Warga Tolak Bawa Jenazah Pejabat Korup

Kendari, ıNarasikita - Kematian seorang pejabat VOC pada tahun 1721 di Batavia menjadi momen puncak dari kebencian yang menumpuk selama puluhan tahun terhadap kebijakan represif yang diterapkannya. Meski menjabat sebagai kepala lembaga pengelola aset etnis Tionghoa, namanya justru melekat sebagai simbol penindasan, bukan keadilan. Ia dikenal karena memperketat pungutan pajak hingga ke ranah pribadi, bahkan memaksa keluarga membayar biaya sertifikat kematian saat sedang berduka.

Kebijakan-kebijakan itu tidak hanya membebani secara ekonomi, tetapi juga menyerang martabat manusia dalam momen paling rentan. Pajak pernikahan, pajak kematian, hingga pajak atas kuku—semua diterapkan tanpa kompromi. Pelanggaran dihukum dengan denda 25 gulden atau penjara, sehingga warga terpaksa tunduk demi menghindari nasib lebih buruk. Ketidakadilan sistemik ini menciptakan rasa takut yang mendalam dan memperdalam rasa benci terhadap sosok yang memimpin lembaga tersebut.

Ketika ajal menjemput, tradisi penghormatan terhadap pejabat tinggi tidak berlaku. Peti jenazahnya diletakkan di tengah jalan, tak seorang pun dari warga Batavia bersedia mengangkatnya. Bahkan upaya keluarganya untuk membujuk warga lokal gagal total. Tidak ada yang ingin terlibat dalam prosesi yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang yang telah menzalimi banyak orang.

Akhirnya, keluarga terpaksa menyewa kuli lokal dengan biaya sendiri untuk membawa jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Peristiwa ini menjadi simbol balas dendam moral dari masyarakat yang selama ini terzalimi. Sejarawan mencatat bahwa kejadian ini tak sekadar kisah unik, tetapi bukti nyata bahwa kekuasaan yang dibangun atas penindasan akan berakhir dengan kehancuran reputasi, bahkan di saat kematian.

Kisah ini tetap menjadi pelajaran sejarah tentang konsekuensi dari kebijakan yang eksploitatif dan tidak peduli pada kemanusiaan. Meski telah lama berlalu, nama pejabat itu tetap dikenang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai tokoh yang menggambarkan betapa kekuasaan tanpa keadilan akan ditinggalkan bahkan oleh alam semesta.