Zona Bahaya Ditetapkan di Pesisir Liwliwa Akibat Bangunan Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Zambales tengah mengevaluasi status keamanan kawasan pesisir di Liwliwa, San Felipe, serta sejumlah area wisata pesisir lainnya, menyusul kerusakan parah akibat gelombang dan cuaca ekstrem bulan lalu. Rencana penetapan zona bahaya disiapkan setelah hasil kajian bersama Dewan Manajemen Sewa Pantai Provinsi Zambales (ZPFLMC), lembaga lingkungan, dan dinas pariwisata. Fokus utama terletak pada struktur beton dan bangunan resor yang dibangun di area akresi—wilayah yang secara alamiah terus berubah akibat proses sedimentasi.

Banyak bangunan yang didirikan secara tidak sah di atas tanah akresi kini telah hancur dan terbawa arus laut. Gubernur Zambales, Hermogenes Ebdane Jr., menyatakan bahwa sisa pondasi beton, batang baja, dan material konstruksi lainnya kini tenggelam di perairan, menyisakan ancaman tersembunyi bagi pengunjung, terutama perenang. “Struktur yang dibangun di area akresi telah kembali direbut oleh laut,” ujarnya, menekankan bahwa keberadaan material tersebut tetap membahayakan meski tidak terlihat dari permukaan.

Untuk menjamin keselamatan publik, pemerintah sedang mempertimbangkan deklarasi zona bahaya sementara hingga semua puing dan bahan berbahaya dikeluarkan dari perairan. Di sisi lain, jalan pesisir di San Narciso juga mengalami kerusakan parah akibat hujan monsun, sehingga ZPFLMC merekomendasikan penutupan sementara akses menuju kawasan tersebut. Sebanyak 1.071 warga yang tinggal di area akresi di tiga barangay—Sto. Nino, Amagna, dan La Paz—telah menerima surat pemberitahuan pelanggaran atas pembangunan ilegal dan pelanggaran regulasi lingkungan.

Gubernur Ebdane menyoroti tren peningkatan jumlah penduduk ilegal di kawasan tersebut, yang menurutnya justru meningkat meski telah ada sanksi. Ia menduga adanya jaringan sindikat yang mengelola tanah akresi untuk dijual kepada investor, menghasilkan keuntungan besar. “Saya yakin ada kelompok yang mengelola wilayah ini secara kriminal,” katanya, menegaskan komitmen untuk mengungkap dan menindak para pelaku. Sebagai langkah preventif, pemerintah juga berencana melarang masuknya material bangunan ke area akresi guna mencegah pembangunan ilegal lebih lanjut.