
Dana Rp13,2 Triliun dari Satgas PKH Masuk Kas Negara
Uang sebesar Rp13,2 triliun hasil penagihan Satgas PKH diserahkan ke negara dan akan digunakan untuk belanja prioritas pemerintah pada 2026.
6 Oktober 2026
Ditemukan 663 berita untuk “tambang”

Uang sebesar Rp13,2 triliun hasil penagihan Satgas PKH diserahkan ke negara dan akan digunakan untuk belanja prioritas pemerintah pada 2026.
6 Oktober 2026

Indonesia perlu fokus pada sektor mudah dielektrifikasi seperti transportasi dan rumah tangga untuk turunkan emisi karbon secara efektif.
6 Oktober 2026

Pengembalian 6,2 juta hektare kawasan hutan melalui Satgas PKH mencegah kerugian negara Rp400 triliun yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
6 Oktober 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi menegaskan BKPM tetap eksis dan akan mengikuti arahan pemerintah terkait struktur kementerian koordinator baru.
6 Oktober 2026

Pemerintah menekankan peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor hilirisasi, khususnya di industri pertambangan dan manufaktur.
6 Oktober 2026

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diharapkan mempercepat pelaksanaan program strategis seperti hilirisasi sumber daya dan transisi energi nasional.
6 Oktober 2026

Pemerintah menargetkan realisasi investasi hilirisasi senilai Rp3.839 triliun pada periode 2025–2029, didukung pertumbuhan signifikan di sektor nikel dan pemerataan ekonomi di luar Jawa.
6 Oktober 2026

Laporan bulanan BYAN per September 2026 belum mencatat Haji Isam atau PT Jhonlin Baratama sebagai pemegang saham, meski terjadi perjanjian jual beli bersyarat atas 30% saham.
6 Oktober 2026

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan lima saham mulai 6 Oktober 2026 demi menjaga stabilitas pasar dan melindungi investor dari volatilitas ekstrem.
6 Oktober 2026

Harga emas batangan Antam turun Rp10 ribu menjadi Rp2,57 juta per gram pada Selasa, 6 Oktober, dengan selisih jual-beli mencapai Rp194 ribu.
6 Oktober 2026
Dewan LIRA Sultra menuntut pengusutan dugaan aliran dana dari sanksi tambang Rp1,59 triliun yang tak kunjung dibayar, diduga terkait logistik Pilkada 2024.
6 Oktober 2026

Pemerintah memastikan ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy melalui satu pintu via DSI tetap berlaku pada 1 Januari 2027, dengan evaluasi menyeluruh sebelum pelaksanaan.
5 Oktober 2026