Pemerintah Evaluasi Ekspor Strategis Sebelum 2027

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap mekanisme ekspor komoditas strategis sebelum penerapan penuh pada 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa rencana tersebut masih berjalan sesuai jadwal, namun perlu evaluasi mendalam guna memastikan kelancaran sistem yang akan diterapkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero).

Tiga komoditas utama yang wajib diekspor melalui DSI tetap dipertahankan, yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan ekspor dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah menilai ketiga komoditas ini memiliki potensi tinggi terhadap kebocoran pendapatan negara jika tidak dikendalikan secara terpusat.

Penggunaan DSI sebagai satu pintu ekspor dimaksudkan untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Presiden menyoroti dampak serius dari laporan ekspor palsu, di mana dalam kurun 34 tahun, kerugian negara diperkirakan mencapai US$ 908 miliar atau setara Rp 15.000 triliun. Ia menekankan bahwa pelanggaran tersebut telah merusak kesehatan fiskal nasional secara sistemik.

Dengan sistem terpusat melalui DSI, pemerintah berharap dapat memantau seluruh alur ekspor secara real-time, meminimalkan potensi penyimpangan, dan meningkatkan penerimaan negara minimal 30 persen. Langkah ini juga merupakan bagian dari kewajiban konstitusional untuk mengelola kekayaan alam secara optimal demi kesejahteraan rakyat.