Eropa Terjepit Reformasi, Risiko Tertinggal dari AS dan China

Kendari, ıNarasikita - Uni Eropa kini berada di ambang krisis keberlanjutan ekonomi jangka panjang, seiring lambatnya implementasi agenda reformasi yang dirancang oleh mantan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi. Hingga Juli 2026, hanya sekitar 15,7 persen dari rekomendasi tersebut telah dilaksanakan secara penuh, sementara 40 persen lainnya baru menunjukkan capaian parsial. Di antara prioritas utama, seperti pembentukan pasar modal tunggal dan integrasi pasar energi, tingkat pencapaian bahkan lebih rendah—hanya sekitar 3 persen yang telah terealisasi, menurut perkiraan Institut Montaigne.

Keterlambatan ini tak lepas dari kompleksitas politik internal yang mengharuskan konsensus dari semua negara anggota. Proses pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan mayoritas justru terancam terhambat oleh agenda pemilu di sejumlah negara besar. Prancis, Spanyol, Italia, dan Polandia akan menggelar pemilu dalam periode 2027, dengan kekhawatiran bahwa partai-partai yang cenderung menolak integrasi lebih lanjut, seperti National Rally di Prancis dan Alternative for Germany (AfD) di Jerman, dapat memperkuat posisi mereka. Hal ini memicu ketegangan antara kebutuhan reformasi dan keinginan politik lokal untuk menjaga kedaulatan nasional.

Di Jerman, meski pemerintah telah mengambil langkah berani dengan melonggarkan aturan "debt brake" untuk membiayai belanja pertahanan dan dana infrastruktur senilai €500 miliar, kebijakan tersebut justru menuai penolakan publik. Kebijakan seperti pengetatan tunjangan dan rencana kenaikan usia pensiun dianggap tidak populer, menunjukkan resistensi masyarakat terhadap perubahan struktural. Menurut kepala ekonom ING, Carsten Brzeski, mayoritas warga Jerman cenderung menolak reformasi dan lebih menginginkan kembali ke kondisi stabil masa lalu.

Dorongan untuk mempercepat reformasi semakin menguat karena tekanan kompetisi global. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan perlunya percepatan proyek strategis, terutama pembentukan pasar modal tunggal yang berpotensi mengakses sekitar €35 triliun tabungan rumah tangga yang saat ini terfragmentasi. IMF memperkirakan reformasi ini bisa meningkatkan produktivitas Eropa hingga 20 persen dalam sepuluh tahun, selama asumsi kebijakan terpenuhi. Di sektor energi, efisiensi aliran listrik antar negara menjadi kunci agar Eropa mampu menopang kebutuhan besar dari industri kecerdasan buatan, yang diperkirakan bisa meningkatkan produktivitas hingga 4 persen dalam dekade mendatang.

Namun, tanpa reformasi yang serius dan konsisten, Eropa berisiko mengalami kesenjangan produktivitas yang semakin melebar dengan AS dan China. Sektor manufaktur Eropa akan semakin tertekan oleh biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan produsen Asia, sementara ketergantungan pada teknologi strategis dari luar kawasan akan meningkat. Dalam konteks ini, keberlanjutan ekonomi Eropa tidak lagi bergantung pada kehati-hatian, melainkan pada kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian politik dan mendorong integrasi yang diperlukan untuk bertahan di era kompetisi global.