Pemilu Dini Digelar Usai Gagalnya RUU Perumahan

Kendari, ıNarasikita - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pemilu dini pada 29 November setelah upaya pemerintah untuk mereformasi kebijakan perumahan gagal disetujui oleh parlemen. Keputusan ini menandai kegagalan politik terbaru bagi pemimpin dari Partai Sosialis yang memimpin koalisi minoritas sejak 2018. Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Sanchez menegaskan bahwa untuk melanjutkan langkah-langkah progresif, diperlukan dukungan yang lebih luas dari rakyat guna memperoleh mayoritas parlemen yang stabil.

Usulan yang ditolak mencakup perpanjangan otomatis kontrak sewa dan pembatasan penggusuran terhadap kelompok rentan, terutama lansia dan penghuni berpenghasilan rendah. Penolakan tersebut berasal dari partai oposisi yang menganggap kebijakan tersebut tidak berkelanjutan dan berpotensi mengganggu pasar properti. Kegagalan ini memicu gelombang protes di Madrid dan kota-kota besar lainnya, dengan ratusan demonstran mendirikan tenda di pusat kota sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.

Krisis yang kini memasuki pekan ketujuh bermula dari kasus pengusiran Maricarmen Abascal, seorang wanita berusia 87 tahun, dari apartemennya di Madrid setelah tinggal di sana selama lebih dari 70 tahun. Properti tersebut diambil alih oleh perusahaan investasi yang berniat menaikkan harga sewa hingga 275%, memicu kemarahan publik yang telah lama terpendam terhadap melonjaknya biaya perumahan. Menurut data dari situs properti Idealista, harga sewa di Spanyol naik hampir dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir, sementara harga rumah meningkat sekitar 90%.

Kegagalan mengesahkan undang-undang baru telah memaksa pemerintah berjalan dengan anggaran tahun 2023 selama bertahun-tahun, menunjukkan keterbatasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Jajak pendapat terkini menunjukkan Partai Rakyat (PP), oposisi utama yang berhaluan konservatif, unggul dalam preferensi publik, menandakan potensi perubahan kekuasaan dalam pemilu mendatang.