Ditemukan 1819 berita untuk “nasional”
Pemerintah bersama JICA gelar seminar untuk memperkuat kemitraan publik-swasta dan menarik investasi di Kawasan Rebana, Jawa Barat, dengan fokus pada industri hijau dan pengembangan infrastruktur strategis.
8 September 2026
Pemerintah memantau dampak erupsi 6 gunung berapi terhadap mobilitas, ekonomi, dan logistik, khususnya sektor penerbangan dan distribusi kargo.
8 September 2026
Pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Kementerian Keuangan dipastikan rampung pada pekan ketiga September, setelah proses penyelesaian selesai melalui koordinasi antarlembaga.
8 September 2026
Indeks saham naik 0,84% menjadi 6.674,95 pada perdagangan sesi I, didorong kenaikan cadangan devisa dan dominasi sektor hijau.
8 September 2026
Emiten Pertamina, Elnusa, berhasil naikkan laba bersih 29% menjadi Rp435 miliar pada semester pertama 2026, didorong pertumbuhan pendapatan dan efisiensi operasional.
8 September 2026
Indeks Harga Saham Gabungan naik 1,02% ke posisi 6.687,03, mendekati ambang psikologis 6.700, didorong kenaikan mayoritas sektor dan aliran modal asing yang positif.
8 September 2026
Pemerintah resmi meluncurkan beras subsidi dengan nama baru Beras Kita dan kemasan biru, tetap menjaga harga serta kualitas, mulai 20 Oktober 2026.
8 September 2026
Presiden Prabowo Subianto minta BRI dan BSI siapkan rekening koran untuk seluruh warga, berbasis data kependudukan dan integrasi sistem pembayaran QRIS.
8 September 2026
Penerbangan dari Bandara Juanda ke Jakarta dan Bandung kembali beroperasi setelah tiga bandara utama kembali dibuka menyusul penurunan aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau.
8 September 2026
Menteri Keuangan menolak sejumlah usulan tambahan anggaran 2027 karena keterbatasan dana, hanya menyetujui yang dinilai paling optimal bagi perekonomian nasional.
8 September 2026
BNI mencatat kredit ekspor mencapai Rp181 triliun hingga Juni 2026, dengan Rp36 triliun di antaranya disalurkan ke UMKM melalui pendekatan ekosistem dan program bisnis matching.
8 September 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tegaskan kepala daerah tidak boleh mengubah tata ruang tanpa dasar hukum, dengan ancaman pidana bagi pelanggar.
8 September 2026
