Prabowo Tekankan Larangan Buka Hutan Primer untuk Pertanian
Presiden meminta Menteri Pertanian menjamin tidak membuka hutan primer dalam perluasan lahan pangan, fokus pada lahan rawa mineral seluas 2 juta hektare.
Redaksi iNarasikita·Sabtu, 24 Oktober 2026, 09.13 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 28x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan secara tegas bahwa pengembangan lahan pertanian di masa depan tidak boleh dilakukan dengan membuka hutan primer. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan rencana strategis penambahan area tanam. Prabowo menyoroti pentingnya menjaga konservasi hutan sebagai bagian dari komitmen perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
Amran menjawab pertanyaan Presiden dengan tegas bahwa tidak akan ada pembukaan hutan primer, menegaskan bahwa program perluasan lahan akan berfokus pada lahan rawa mineral yang telah dipetakan secara nasional. Rencana awal mencakup penggarapan 500 ribu hektare, dilakukan bersama TNI dan Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Lahan yang dimaksud bukan merupakan area gambut, melainkan lahan rawa mineral yang memiliki potensi tinggi untuk penanaman komoditas pangan utama seperti beras, jagung, dan kedelai. Pemerintah menilai bahwa pengembangan ini tidak terkait dengan produksi etanol, melainkan fokus pada ketahanan pangan dalam negeri. Peta potensi lahan menunjukkan total 2.078.756 hektare tersebar di 20 provinsi, dengan dominasi di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Dengan alokasi awal 500 ribu hektare, pemerintah berharap dapat membangun fondasi produksi pangan yang mampu mendukung kebutuhan penduduk hingga 500 juta orang di masa depan. Penekanan pada lahan non-hutan primer menjadi komitmen utama, menunjukkan konsistensi kebijakan pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Rasio Elektrifikasi Nasional Tembus 99,8 Persen, Tantangan di Desa Masih Menanti
Rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,8 persen, namun sekitar 11.000 desa dan dusun masih belum terjangkau listrik, dengan target pemerintah menyediakan akses listrik untuk semua hingga 2029.
24 Oktober 2026

Mentan Tekankan Kesiapan Swasembada Pangan Hadapi La Nina
Pemerintah siap menghadapi dampak La Nina melalui kesiapan infrastruktur dan kolaborasi nasional untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.
24 Oktober 2026

DKI Jakarta dan Pertamina Hulu Mahakam Raih Penghargaan Energi Subroto 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pertamina Hulu Mahakam meraih penghargaan terbaik dalam kategori Tata Kelola dan Kepatuhan di ajang Penghargaan Energi Subroto 2026.
24 Oktober 2026

Stok Beras Nasional Tembus 4,56 Juta Ton, Tertinggi Sejak 1992
Pemerintah melaporkan stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026, tertinggi sepanjang sejarah, dengan ketersediaan diperkirakan cukup hingga Juli 2027.
24 Oktober 2026
Berita Lainnya

BEI Pantau Transaksi Saham PNSE dan DKHH Akibat Volatilitas Ekstrem
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.39 WITA

Agoes Projosasmito Akuisisi Saham BRMS Senilai Rp2,4 M
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.39 WITA

Inflasi Jepang Naik, BOJ Pertimbangkan Kenaikan Suku Bunga Lagi
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.39 WITA

Saham Murah Bukan Jaminan Menguntungkan, Ini Peringatan Ahli
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.39 WITA

Menko Airlangga: Bukan Hanya MSCI yang Menentukan Kredibilitas Pasar Modal
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.38 WITA

BRI Perluas Akses Magang Nasional untuk Generasi Muda
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.38 WITA

Prabowo Siap Salurkan Rp400 T untuk Petani dan Nelayan Tahun Depan
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.36 WITA

Pemerintah Alihkan Ekspor Gas ke Dalam Negeri untuk Kelistrikan
Sabtu, 24 Oktober 2026, 15.36 WITA

