BPOM Terbitkan 144.863 NIE Pangan Olahan dalam Dua Tahun

Kendari, ıNarasikita - Dalam periode dua tahun sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) untuk produk pangan olahan. Angka tersebut mencakup 105.354 produk dalam negeri dan 39.509 produk impor, menunjukkan upaya sistematis dalam memastikan keamanan, khasiat, serta mutu pangan yang beredar di pasaran nasional.

Penerbitan NIE ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengawasan berbasis risiko, yang bertujuan meningkatkan kualitas pangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, BPOM juga mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2026 yang mewajibkan pencantuman informasi nilai gizi melalui sistem Nutri-Level pada label pangan olahan. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mengambil keputusan konsumsi berdasarkan data gizi yang transparan dan mudah dipahami.

Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), BPOM turut berperan aktif dengan melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada semester pertama 2026. Sebanyak 76 SPPG mendapat pendampingan khusus untuk memastikan praktik pengolahan pangan sesuai standar keamanan, sekaligus mewujudkan keterpaduan antara gizi dan keamanan pangan dalam program nasional.

Komitmen BPOM didukung oleh arahan presiden yang menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut swasembada pangan sebagai pencapaian utama, yang menjadi benteng utama dalam menghadapi ketidakpastian global. Ia menegaskan bahwa pangan bukan sekadar kebutuhan, melainkan alat strategis dalam menjaga stabilitas negara.

Pengawasan yang berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan pendampingan terhadap pelaku usaha serta penyelenggara program menjadi pilar utama dalam keberhasilan ini. Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data, BPOM berupaya menjadikan sistem pangan Indonesia lebih aman, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata.