25,1 Juta Warga Desil 1–4 Dapat Rekening Digital dengan Saldo Rp50 Ribu

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah tengah menyelesaikan persiapan teknis untuk meluncurkan program pembukaan rekening bank massal yang menyasar sekitar 25,1 juta warga Indonesia dari kategori desil 1 hingga 4. Program ini direncanakan berjalan mulai November 2026, dengan setiap rekening awalnya memiliki saldo sebesar Rp50.000. Tujuannya adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang berusia di atas 17 tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa fokus utama program ini adalah menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh layanan perbankan formal. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan secara menyeluruh, khususnya di kalangan masyarakat dengan kapasitas ekonomi terbatas.

Pelaksanaan program dipastikan akan berjalan sesuai jadwal, dengan seluruh tahap persiapan teknis sedang dalam proses finalisasi. Ferry menyatakan bahwa tahun 2026 menjadi target operasional utama, dengan bulan November menjadi waktu peluncuran awal. Ia menekankan bahwa waktu ini dipilih karena telah disiapkan sejak awal, dan kini tinggal menunggu koordinasi akhir untuk memastikan kelancaran implementasi.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan bahwa inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperluas akses keuangan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemanfaatan produk keuangan syariah. Ia menyoroti pentingnya menyelaraskan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah dengan praktik pemanfaatannya, terutama di kalangan masyarakat desil 1–4 yang selama ini memiliki tingkat literasi keuangan rendah.

Program ini akan dilaksanakan melalui institusi perbankan yang telah ditunjuk, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai mitra utama. Dengan pendekatan digital dan pendampingan yang terintegrasi, pemerintah berharap mampu mempercepat transformasi keuangan inklusif, sekaligus mengurangi disparitas dalam penggunaan layanan keuangan di tingkat masyarakat bawah.