31 Warga Turki Dilarang Masuk Azerbaijan Akibat Kebijakan Hijab dan Kritik Politik

Kendari, ıNarasikita - Azerbaijan memutuskan melarang 31 warga negara Turki memasuki wilayahnya, termasuk anggota parlemen oposisi dan pemimpin partai politik, menyusul meningkatnya ketegangan antara kedua negara yang sebelumnya memiliki hubungan erat. Keputusan ini diambil setelah penerapan aturan seragam sekolah baru yang tidak secara eksplisit melarang hijab, tetapi memicu penolakan terhadap siswi yang mengenakan atribut keagamaan. Sejumlah laporan menyebutkan adanya praktik penolakan masuk sekolah terhadap siswi berhijab, yang kemudian memicu protes publik dan reaksi dari kalangan politik Turki.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyatakan bahwa individu-individu yang masuk daftar larangan diduga menggunakan media sosial untuk menyebarkan pernyataan yang dinilai mengancam kedaulatan, keamanan nasional, serta stabilitas konstitusional negara. Mereka juga dituduh memicu kekerasan berbasis agama, menyebar kebencian antaragama, dan mendorong penggulingan pemerintah secara paksa. Namun, otoritas Baku tidak mengungkapkan bukti spesifik atau rincian unggahan yang menjadi dasar pelarangan tersebut.

Daftar larangan mencakup beberapa tokoh penting dari Turki, termasuk Fatih Erbakan, pemimpin Partai Kesejahteraan Baru; Omer Faruk Gergerlioglu, anggota parlemen dari partai DEM; serta Yahya Ugras, wakil ketua partai HUDA PAR. Selain politikus, sejumlah jurnalis, penulis, dan mantan pejabat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan juga terdampak. Pemerintah Azerbaijan menyatakan masih mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut terhadap pelanggaran serupa.

Sikap ini muncul di tengah ketegangan yang memburuk setelah kolumnis Turki Celal Ciftci didakwa atas tuduhan menganjurkan kudeta dan menyebarkan ekstremisme agama, yang kini sedang ditangani bersama otoritas Turki. Kritik dari Oktay Saral, penasihat presiden Turki, terhadap kebijakan hijab di sekolah Azerbaijan menjadi pemicu utama, yang kemudian ditanggapi tegas oleh pihak Azerbaijan dengan menuduh intervensi politik dari dalam negeri Turki. Meski kedua negara memiliki ikatan budaya dan politik erat sebagai bagian dari keluarga bangsa Turkik, perbedaan kebijakan terkait sekularisme dan kebebasan beragama kini menunjukkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.