Akses Keuangan untuk Daerah Terpencil di Papua Barat Harus Diperluas

Kendari, ıNarasikita - Ketersediaan layanan jasa keuangan yang merata menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil Papua Barat. Anggota Komite IV DPD RI menyoroti keterbatasan akses modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama di daerah terisolasi yang sulit dijangkau infrastruktur. Ia menekankan bahwa pendekatan kebijakan harus memperhatikan kondisi geografis dan karakteristik lokal agar layanan keuangan benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif.

Kekurangan modal menjadi penghambat utama dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan. Meski potensi ekonomi daerah sangat besar, realisasi optimal belum tercapai karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap dana produktif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, serta institusi keuangan untuk menyediakan produk pembiayaan yang sesuai dengan skala usaha dan kapasitas pengembalian masyarakat.

Upaya perluasan inklusi keuangan juga harus disertai dengan edukasi yang masif. Dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah—hanya 41,60 persen—masyarakat rentan terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal atau investasi bodong. Peningkatan pemahaman terhadap produk keuangan legal, risiko kredit, dan manfaat investasi jangka panjang menjadi prioritas untuk melindungi konsumen dan mencegah kerugian finansial.

Kesenjangan antara tingkat inklusi (86,75 persen) dan literasi keuangan menunjukkan adanya ketidakselarasan yang perlu segera ditangani. Perlu sinergi kuat antara regulator, perbankan, lembaga pembiayaan, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program sosialisasi yang berkelanjutan dan terukur. Edukasi harus menyasar langsung masyarakat di tingkat desa dan kampung agar mampu membuat keputusan keuangan yang bijak dan berkelanjutan.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan sekadar target teknis, tetapi bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan ekonomi. Dengan akses yang adil dan edukasi yang memadai, pelaku usaha lokal di Papua Barat dapat tumbuh secara mandiri dan berkontribusi pada perekonomian daerah secara berkelanjutan.