Anggaran Kemenko Hilirisasi Energi Mulai Disiapkan dari Kementerian ESDM

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah memulai proses penataan anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang baru saja dibentuk sebagai bagian dari struktur kabinet terbaru. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pendanaan awal untuk operasional kemenko tersebut akan diprioritaskan dari anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses ini mencakup penentuan bagian anggaran (BA), tata kelola, serta mekanisme administrasi yang akan diatur secara sistematis.

Menurut Suahasil, penataan anggaran menjadi langkah penting menyusul terbentuknya struktur kemenko baru. Ia menekankan bahwa keberadaan kantor, alokasi dana, dan biaya operasional harus segera dipenuhi agar fungsi kemenko dapat berjalan optimal. “Pasti harus dimulai, begitu kantor sudah berdiri dan anggaran tersedia, maka semua komponen operasional harus segera dilengkapi,” ujarnya saat dikonfirmasi di kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, mengambil alih pengelolaan anggaran dari Kementerian ESDM. Suahasil menilai Bahlil telah menunjukkan kinerja baik dalam menangani anggaran sebelumnya, yang menjadi dasar kepercayaan pemerintah atas kinerjanya dalam posisi baru ini. Penataan lebih lanjut terkait struktur keuangan masih dalam tahap perencanaan, termasuk penentuan mekanisme pengelolaan dan pengawasan anggaran secara menyeluruh.

Pelantikan Bahlil dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026. Ia menjabat sekaligus sebagai Menteri ESDM, dengan arahan langsung dari Presiden untuk merangkap kedua jabatan. Sebelumnya, Bahlil pernah menjabat Menteri ESDM dalam periode sebelumnya, dan kembali dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029. Selain kemenko baru, pemerintah juga mempersiapkan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) sebagai tindak lanjut dari RUU Pengaturan Reforma Agraria yang telah disahkan.