Anggaran MBG Dipertimbangkan Di Bawah Rp200 Triliun Tahun Depan

Kendari, ıNarasikita - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengakui adanya pertimbangan pengurangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun depan di bawah angka Rp200 triliun, namun menegaskan bahwa keputusan akhir belum final. Ia menekankan bahwa pihaknya akan berupaya seoptimal mungkin dalam mengevaluasi dan memperbaiki efisiensi penggunaan dana, terlebih menyusul arahan dari Menteri Keuangan terkait penyesuaian anggaran.

Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan pejabat kementerian terkait, di mana Sudaryono menyatakan akan melakukan pembahasan internal dan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran akan dipertimbangkan secara matang, termasuk mengevaluasi kinerja satuan pelaksana seperti Dapur Umum yang sebelumnya dilaporkan beroperasi padahal tidak berfungsi.

Sejalan dengan itu, BGN sedang memperkuat mekanisme pengawasan dengan melakukan audit mendalam terhadap seluruh unit pelaksana. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, seperti pencatatan operasional yang tidak sesuai kenyataan, maka inspektorat akan diberdayakan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, bahkan melibatkan kejaksaan jika ditemukan unsur pidana.

Dalam konteks anggaran tahun ini, sebelumnya MBG dialokasikan sebesar Rp330 triliun, lalu diefisiensikan menjadi Rp260 triliun, dan akhirnya disesuaikan kembali ke Rp240 triliun. Dengan pengalaman tersebut, pihak BGN optimistis bisa mencapai efisiensi lebih besar, terutama melalui pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemantauan real-time dan pengurangan birokrasi.

Sudaryono menegaskan komitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa tidak ada pengadaan yang tidak perlu atau berlebihan di bawah kepemimpinannya, dan setiap rupiah yang digunakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran tahun 2027 yang telah disiapkan sebesar Rp240 triliun rencananya 97 persennya akan digunakan untuk program makan, sementara 3 persen untuk operasional BGN, termasuk pengawasan, monitoring, dan kompensasi pegawai.