Bahlil Tekankan Kelancaran Izin Perpanjangan Kilang Menengah

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan perlunya percepatan proses perizinan bagi kilang minyak dan gas bumi skala menengah, khususnya terkait perpanjangan masa operasional. Ia meminta jajaran Kementerian ESDM dan SKK Migas tidak memperlambat atau menghambat permohonan yang telah memenuhi syarat teknis dan regulasi. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peresmian Kilang LPG Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (15/10), sebagai respons terhadap dinamika pengelolaan aset energi nasional.

Bahlil menyoroti pentingnya pemerataan perhatian antara perusahaan besar dan pelaku usaha menengah. Ia secara khusus meminta Kepala SKK Migas dan Direktur Jenderal Migas untuk memberikan prioritas yang seimbang, tanpa mengabaikan perusahaan yang berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi nasional. “Jangan hanya fokus pada perusahaan besar. Yang menengah juga harus dilayani dengan serius dan cepat,” tegasnya, menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dalam mendukung ketahanan energi.

Permohonan perpanjangan operasional Kilang LPG Gresik, yang dikelola PT Energi Nusantara Perkasa (ENP), menjadi fokus utama dalam arahan ini. Kilang tersebut dinilai sebagai salah satu penopang utama pasokan LPG nasional. Direktur Utama ENP, Sarjono, menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan kepastian melalui dukungan koordinasi dan penyelesaian evaluasi teknis secara transparan dan cepat. Ia menekankan bahwa kelancaran pasokan gas dan proses regulasi menjadi kunci keberlangsungan operasional kilang.

Bahlil menegaskan bahwa setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan harus selesai dalam waktu paling lama satu minggu, dengan tanda tangan akhir dari dirinya sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan investasi energi. Ia menyampaikan apresiasi atas kinerja PT ENP, yang dianggap telah menjalankan investasi secara serius dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional. Keputusan ini, menurutnya, harus dibarengi dengan tindakan nyata, bukan sekadar komunikasi tanpa hasil.