BI Pilih Keseimbangan Antara Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Kendari, ıNarasikita - Bank Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menetapkan kebijakan moneter, di mana stabilitas nilai tukar rupiah harus dipertahankan tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tidak bisa diambil secara sepihak, melainkan harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang terhadap sektor riil. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia menyampaikan bahwa setiap keputusan moneter dianalisis secara mendalam melalui berbagai skenario, termasuk analisis tekanan eksternal dan implikasi terhadap pertumbuhan.

Inflasi menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan, karena dianggap sebagai ancaman serius terhadap daya beli masyarakat dan kinerja sektor produktif. Destry menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat menaikkan biaya modal, menekan konsumsi, dan menghambat ekspansi bisnis. Namun, ia menekankan bahwa inflasi di Indonesia saat ini masih dalam kendali, dengan inflasi inti berada di level sekitar 2 persen—menunjukkan tekanan permintaan yang terkendali—sementara inflasi umum mencapai 3,19 persen, didorong terutama oleh fluktuasi harga pangan.

Di tengah kenaikan inflasi global yang dipicu oleh gejolak geopolitik dan kenaikan harga minyak, Bank Indonesia memilih tidak menaikkan suku bunga secara drastis. Meskipun The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September 2026, BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di 5,75 persen. Hasil assessment Agustus menunjukkan bahwa kenaikan 25 basis poin berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 poin persentase, dari 5,4 persen menjadi 5,3 persen dalam kondisi ceteris paribus.

Untuk menghindari dampak negatif terhadap pertumbuhan, BI memilih pendekatan berbauran yang lebih selektif. Kebijakan tidak hanya mengandalkan suku bunga, tetapi juga melibatkan insentif bagi sektor prioritas, pendalaman pasar uang, serta sinergi kuat dengan lembaga terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tujuannya adalah menciptakan stabilitas tanpa menekan aktivitas ekonomi, sejalan dengan amanat tambahan yang diberikan oleh pemerintah dan DPR RI.