Insentif Fiskal untuk TPT Harus Dijaga Konsistensi dan Efektivitasnya

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah fasilitas fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk kemungkinan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kebijakan ini dianggap relevan mengingat dinamika permintaan yang musiman, terutama di sektor garmen yang menghadapi fluktuasi pesanan tiap musim. Kajian ini telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen tinggi untuk memperkuat basis manufaktur nasional melalui sektor padat karya seperti TPT.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyambut positif langkah pemerintah namun menekankan bahwa insentif fiskal saja tidak cukup untuk mengatasi tantangan struktural. Ia menyoroti pentingnya percepatan restitusi pajak, khususnya bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, karena memengaruhi arus kas dan kebutuhan modal kerja. Selain itu, rencana penghidupan kembali tax holiday dan tax allowance dinilai berpotensi mendorong investasi baru, ekspansi kapasitas, serta modernisasi fasilitas produksi. Namun, semua ini harus didukung dengan desain kebijakan yang tepat sasaran dan implementasi yang konsisten.

Menurut Shinta, industri TPT kini menunjukkan tanda pemulihan yang nyata. Data dari Apindo menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,36% secara tahunan pada kuartal II-2026, mencerminkan momentum positif yang perlu dipertahankan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan insentif. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, serta akses pembiayaan yang sesuai dengan karakter investasi industri. Modernisasi mesin dan teknologi, misalnya, bukan sekadar soal kapasitas produksi, tetapi juga kualitas produk, efisiensi energi, dan kemampuan memenuhi standar global.

Perlu juga diperkuat ketersediaan bahan baku dan penguatan rantai pasok domestik. Shinta menekankan bahwa harmonisasi kebijakan dari hulu hingga hilir sangat krusial, karena TPT merupakan rantai nilai yang saling terkait. Kebijakan tarif, akses energi, pembiayaan, kawasan industri, hingga akses pasar harus dirancang secara koheren agar tidak menciptakan hambatan di satu titik produksi. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak adil harus terus diperkuat, namun tetap membedakan antara impor bahan baku yang diperlukan dengan impor barang jadi yang mengancam industri lokal.