BUK Migas Siap Gantikan SKK, Dipimpin Dewan Direksi

Kendari, ıNarasikita - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini tengah mempercepat proses revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagai respons atas mandat Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah pasal dalam regulasi lama. Dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, delapan fraksi telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Migas sebagai usulan inisiatif DPR. Salah satu poin sentral dalam revisi ini adalah penciptaan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dalam draf RUU yang telah diterima, BUK Migas akan memiliki struktur organisasi yang berbeda secara mendasar dibandingkan SKK Migas yang sebelumnya dipimpin oleh ketua dan deputi. BUK Migas akan dipimpin oleh dewan direksi dan diawasi oleh dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari tujuh orang, termasuk satu ketua yang merangkap anggota, dengan anggota lainnya dipilih oleh DPR atas usul Presiden. Penetapan ketua dan anggota dewan pengawas dilakukan oleh Presiden RI.

Sementara itu, dewan direksi BUK Migas akan terdiri dari minimal tujuh orang, meliputi Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan Direktur. Struktur ini menekankan kemandirian operasional dan tanggung jawab langsung terhadap Presiden. Seluruh anggota dewan direksi juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, mencerminkan peran strategis BUK Migas dalam tata kelola hulu migas nasional. Perubahan ini dirancang untuk menyatukan fungsi penguasaan dan pengusahaan migas, sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan bahwa pembentukan BUK Migas merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan menjalankan mandat konstitusi. Ia menegaskan bahwa revisi ini dilakukan setelah lama menunggu, mengingat putusan MK tahun 2012 yang membubarkan BP Migas dan menuntut penataan ulang sistem hukum sektor migas. Menurutnya, BUK Migas dirancang sebagai entitas yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam strategis.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menambahkan bahwa SKK Migas sejak awal merupakan solusi sementara pasca pembubaran BP Migas, dilahirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Ia menilai RUU Migas terbaru merupakan langkah jangka panjang untuk menyelaraskan penguasaan dan pengusahaan migas sesuai UUD 1945. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan produksi minyak nasional melalui tata kelola yang jelas dan berkelanjutan.