Bupati Klaten Diduga Intervensi Audit BPK Melalui Penyerahan Uang

Kendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya upaya pengkondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2025. Temuan ini muncul setelah ditemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp5 miliar, terdiri dari Rp4,16 miliar untuk narasumber sosialisasi yang tidak sesuai jam pelaksanaan dan Rp1,02 miliar untuk pelaksana kegiatan yang melampaui alokasi. Penyidik KPK menyatakan bahwa kejanggalan tersebut menjadi dasar awal penyelidikan terhadap praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersama Inspektur Daerah Agus Suprapto melakukan pertemuan dengan perwakilan BPK Jawa Tengah di Semarang. Pertemuan ini melibatkan Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 Iwan Hery Setiawan dan Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan terjadi penyerahan uang senilai Rp400 juta yang diduga sebagai bentuk intervensi untuk memengaruhi hasil audit. Penyerahan ini dilakukan secara langsung dan tidak melalui mekanisme resmi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk pengaruh yang tidak sah terhadap independensi audit. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus tetap objektif dan bebas dari campur tangan pihak manapun, terutama dari pejabat daerah yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil audit. Penyerahan dana tersebut diduga dilakukan untuk menutupi temuan kelebihan pembayaran dan menghindari sanksi administratif maupun hukum.

Dalam konteks lebih luas, kasus ini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten. Bupati Hamenang Wajar Ismoyo telah dikaitkan dengan berbagai kasus, termasuk penggunaan dana hasil korupsi untuk melunasi utang kampanye pilkada dan praktik suap terkait izin tambang. Penyidik KPK menegaskan bahwa upaya untuk mengintervensi proses audit merupakan tindakan serius yang dapat mengancam kredibilitas lembaga audit negara dan menodai prinsip akuntabilitas keuangan publik.