Danantara Dalam Dua Tahun: Konsolidasi dan Tantangan Tata Kelola

Kendari, ıNarasikita - Lembaga investasi strategis bernama Danantara resmi berdiri sebagai badan pengelola kekayaan negara yang berkedudukan langsung di bawah presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dalam dua tahun pertama masa jabatan, fokus utama Danantara adalah menyatukan aset milik badan usaha milik negara (BUMN) dan membangun sistem pengelolaan investasi yang terintegrasi. Tujuan jangka panjangnya adalah memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama global serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8% pada 2029.

Namun, proses konsolidasi ini menghadirkan tantangan struktural. Menurut pakar ekonomi dari Universitas Jember, Resha Dwi Ayu Pangesti, keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada kecepatan penggabungan aset, tetapi juga pada kesiapan operasional yang mencakup SDM, sistem teknologi, prosedur kerja, dan budaya organisasi. Tanpa fondasi ini, risiko konflik kewenangan, penundaan pengambilan keputusan, dan penurunan produktivitas dapat terjadi, terutama saat menangani aset berskala besar.

Perlu dipahami bahwa Danantara diberikan sejumlah keistimewaan dalam operasionalnya, termasuk fleksibilitas pengelolaan aset, akses pendanaan cepat, dan prioritas proyek. Meski hal ini diperlukan untuk menjaga daya saing dan menarik investasi jangka panjang, keistimewaan tersebut dapat menimbulkan risiko moral hazard jika tidak diimbangi dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Jika kegagalan investasi ditanggung negara tanpa sanksi, manajemen bisa terdorong mengambil keputusan yang terlalu riskan.

Selain itu, keberadaan Danantara rentan terhadap intervensi politik, baik dalam penempatan kepemimpinan maupun penugasan proyek. Faktor seperti kepentingan elektoral atau pencitraan kebijakan dapat menggeser pertimbangan komersial, mengancam efisiensi dan keberlanjutan. Risiko fiskal juga menjadi perhatian utama, terutama jika informasi mengenai kewajiban, pendanaan, dan potensi kerugian tidak dipublikasikan secara transparan.

Dengan demikian, keberhasilan Danantara bukan sekadar soal kecepatan eksekusi, melainkan sejauh mana lembaga ini mampu menjaga disiplin tata kelola, menjalankan keputusan secara profesional, dan membangun sistem evaluasi yang terukur. Reformasi kelembagaan harus dilakukan secara bertahap, dengan indikator kinerja yang jelas, agar eksistensi Danantara benar-benar mewujudkan visi transformasi ekonomi nasional tanpa menimbulkan beban publik di masa depan.