Rabu, 7 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Delapan Tugas Utama Dorong Ekonomi 2027

Wakil Menteri Koordinator Perekonomian menyampaikan delapan fokus strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 6 persen pada 2027.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 7 Oktober 2026, 21.18 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
Delapan Tugas Utama Dorong Ekonomi 2027📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan delapan prioritas tugas yang diberikan oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas-tugas ini mencakup pengoptimalan kebijakan stimulus, percepatan sektor pariwisata, serta peningkatan efektivitas kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027, dengan potensi capaian lebih tinggi jika seluruh elemen pemerintah dan swasta bergerak sinergis.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dan kecepatan dalam pelaksanaan kebijakan, menegaskan bahwa dengan kerja cepat, cerdas, dan terkoordinasi, target 6 persen dapat dilampaui. Beberapa kebijakan yang telah berjalan, seperti subsidi upah, program pembukaan rekening, magang, serta bantuan pangan, kini menjadi fokus untuk dioptimalkan guna meningkatkan daya beli dan stimulasi ekonomi domestik.

Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah sektor kunci sebagai penggerak utama pertumbuhan, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Selain itu, kawasan ekonomi khusus (KEK) juga menjadi fokus strategis dalam memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dradjad menyoroti adanya kendala struktural, seperti perbedaan pandangan antarlembaga pemerintah dan pemerintah daerah, serta ketidakselarasan kebijakan yang berdampak pada hambatan investasi.

Untuk mengatasi hal ini, salah satu tugas utama yang diberikan adalah menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta mempercepat proses perizinan. Koordinasi intensif dengan kepala daerah akan dilakukan guna menyelesaikan hambatan teknokratis maupun politis yang menghambat kegiatan usaha. Dengan pendekatan ini, diharapkan iklim investasi dapat lebih kondusif dan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya