DJP Siapkan AI untuk Pajak, Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak tengah mempersiapkan integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pengawasan perpajakan, dengan fokus utama pada perlindungan data pribadi wajib pajak. Kepala DJP menegaskan bahwa keamanan dan kerahasiaan informasi menjadi prioritas strategis, sekaligus menjadi fondasi utama dalam pengembangan teknologi digital di sektor pajak.

Penerapan AI tidak akan dilakukan melalui penggunaan data publik atau sumber terbuka yang berisiko menimbulkan kebocoran informasi. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen mengembangkan sistem kecerdasan buatan secara mandiri, dengan dukungan kapasitas internal dan kebijakan teknologi yang ketat. Proses ini disebut sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan.

Dalam proses pengembangan, DJP juga akan menjalin kerja sama dengan otoritas pajak internasional yang telah lebih dulu memanfaatkan AI, termasuk negara-negara dengan sistem perpajakan canggih seperti China. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pembentukan model AI yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan nasional tanpa mengorbankan keamanan data.

Manfaat dari penerapan AI di sektor pajak mencakup pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time, identifikasi potensi kepatuhan yang lebih akurat, serta layanan respons otomatis terhadap pertanyaan rutin dari wajib pajak. Menurut pejabat terkait, AI bukan lagi sekadar tren masa depan, melainkan alat yang sudah diperlukan untuk mewujudkan sistem pajak yang modern, responsif, dan berbasis data.