Donasi Publik untuk Denda Najib Raup Kritik Tajam

Kendari, ıNarasikita - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang divonis atas kasus korupsi terkait dana SRC International, kini mendapat pengampunan bersyarat yang memungkinkan penjara diganti dengan tahanan rumah. Salah satu syaratnya adalah pembayaran denda sebesar RM50 juta (setara Rp218,7 miliar), yang menjadi beban baru setelah hukumannya dikurangi. Upaya pemenuhan kewajiban finansial ini kini menjadi sorotan publik, menyusul peluncuran kampanye donasi oleh partainya, UMNO.

Kampanye tersebut, yang digagas untuk menopang pembayaran denda, langsung memicu gelombang kritik di media sosial. Banyak warga Malaysia menyatakan ketidaksetujuan terhadap gagasan masyarakat umum harus membantu mantan pemimpin yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara. Sejumlah netizen menilai tindakan ini justru memperkuat persepsi bahwa korupsi bisa ditutupi dengan uang dan dukungan publik.

Salah satu unggahan di platform Threads menjadi viral, menantang publik untuk memberi like jika tidak ingin menyumbang. Akun "huzwhose" menyampaikan pesan tajam: “Bagi yang tidak menyumbang dan tidak akan menyumbang kepada Najib, silakan berikan tanda like pada unggahan ini. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang masih punya akal sehat.” Unggahan itu telah diklik lebih dari 31.000 kali, menunjukkan skala ketidakpuasan sosial terhadap kebijakan tersebut.

Komentar-komentar di media sosial banyak yang mempertanyakan logika mengapa rakyat harus membantu mantan pejabat yang dihukum karena menyalahgunakan kekuasaan. Banyak yang berargumen bahwa dana tersebut lebih layak disalurkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kritik ini bukan hanya soal uang, tetapi juga nilai keadilan dan tanggung jawab publik terhadap pelanggaran hukum oleh tokoh politik.