DPR Desak BI Perkuat Rupiah Berdasarkan Fundamental

Kendari, ıNarasikita - Dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia, Wakil Ketua Komisi XI DPR menyampaikan desakan kuat agar otoritas moneter memperkuat arah pergerakan nilai tukar rupiah. Ia menyoroti bahwa selama dua dekade lebih, kebijakan BI dinilai cenderung menerima pelemahan kurs sebagai bentuk stabilitas, bukan memperkuat rupiah sesuai fundamental ekonomi. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks proyeksi nilai tukar dalam APBN 2027 yang ditetapkan di level Rp17.500 per dolar AS, yang dinilai rentan terhadap tekanan jika tidak diimbangi kebijakan strategis.

Gubernur BI, Destry Damayanti, menanggapi dengan menegaskan bahwa pergerakan kurs tidak bisa dipaksakan tanpa dasar ekonomi yang kuat. Ia menekankan bahwa defisit neraca transaksi berjalan menjadi penghambat utama penguatan rupiah, karena permintaan dolar lebih tinggi dibanding pasokan. Menurutnya, memaksa penguatan tanpa perbaikan fundamental akan berujung pada ketidakberlanjutan, karena pasar akan merespons ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas eksternal.

Destry menyoroti faktor-faktor eksternal yang berdampak besar terhadap kurs, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun. Ia menekankan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada aliran modal asing, yang mana pergerakannya sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Ketika modal masuk, rupiah cenderung menguat; sebaliknya, ketika terjadi arus keluar, penguatan tidak mungkin terjadi tanpa intervensi yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks ini, BI menegaskan telah menjalankan berbagai instrumen untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, termasuk pengembangan pasar valas, penerapan transaksi lokal dalam mata uang, dan peningkatan cadangan devisa. BI juga telah menyesuaikan target volatilitas kurs menjadi 10%, dengan batas atas dan bawah masing-masing 5%, untuk mengurangi risiko pergerakan berlebihan. Namun, keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada perbaikan struktural ekonomi, bukan hanya kebijakan teknis.

DPR menilai bahwa keberlanjutan stabilitas nilai tukar perlu didukung dengan komitmen kuat dari BI, terutama di bawah kepemimpinan baru. Ia menekankan perlunya kejelasan kebijakan yang tidak hanya menargetkan stabilitas, tetapi juga arah penguatan rupiah berdasarkan kondisi ekonomi yang sehat. Kesepakatan akhir antara BI dan Komisi XI menekankan pentingnya pendekatan holistik, termasuk peningkatan pasokan valas domestik, penguatan LCT, serta pengelolaan arus modal yang lebih berkelanjutan.