DPR Desak Evaluasi APBN Triwulan 2027

Kendari, ıNarasikita - Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara dengan meminta penyelenggaraan laporan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2027. Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi XI, Misbakhun, dalam rapat kerja dengan pemerintah di kompleks parlemen. Laporan tersebut harus melibatkan sejumlah lembaga utama, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta BPI Danantara.

Laporan evaluasi harus mencakup realisasi indikator ekonomi makro dibandingkan asumsi awal yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027. Indikator utama yang menjadi fokus antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN, serta dampaknya terhadap pendapatan dan belanja negara, keseimbangan primer, defisit anggaran, pembiayaan, dan posisi utang pemerintah. Dengan data aktual tersebut, Komisi XI akan menyusun rekomendasi guna mitigasi risiko fiskal dan penyesuaian kebijakan jika terjadi penyimpangan.

Pemerintah dan DPR telah menetapkan sejumlah asumsi makro dalam Rancangan APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,0 persen per tahun, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen. Target pembangunan juga disepakati, mencakup tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, indeks modal manusia 0,575, serta indeks kesejahteraan petani 0,8038.

Indeks nilai tukar petani ditargetkan antara 126–128, nilai tukar nelayan 106–110, dan penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen. Jumlah lapangan kerja baru yang diharapkan mencapai 2,57–3,49 juta orang. Selain itu, GNI per kapita diperkirakan antara 5.800–5.840 dolar AS atau setara 98,54–99,22 juta rupiah, dengan indeks kualitas lingkungan hidup 76,84. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0–0,5 persen, sementara rasio Gini diproyeksikan di angka 0,360–0,365.

Penerapan evaluasi berkala ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan efektivitas APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara akurat dan responsif terhadap dinamika pasar.