Dua Tahun Jabatan Gibran: Antara Harapan dan Realitas Kinerja

Kendari, ıNarasikita - Dua tahun sejak dilantik sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka belum mampu menunjukkan peran yang melebihi batas simbolik dalam struktur pemerintahan. Meski berada di posisi nomor dua negara, konstitusi tidak memberikan kewenangan eksplisit, sehingga fungsinya sepenuhnya bergantung pada arahan presiden. Dalam praktiknya, Gibran kerap menegaskan bahwa visi dan programnya hanya menyelaraskan dengan Presiden Prabowo Subianto, tanpa menampilkan visi mandiri. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perannya lebih sebagai pelengkap daripada aktor strategis dalam pemerintahan.

Salah satu inisiatif yang menjadi sorotan publik adalah program Lapor Mas Wapres, yang diluncurkan pada November 2024. Awalnya, program ini mengharuskan warga datang langsung ke posko di kompleks Istana Wakil Presiden, namun antusiasme tinggi membuat kuota harian dibatasi hanya 50–60 orang. Karena ketidakmampuan menampung permintaan, sistem pun berubah menjadi digital: pengaduan harus didaftarkan secara daring, diverifikasi, lalu ditayangkan melalui kanal YouTube. Meski dianggap sebagai bentuk responsif terhadap aspirasi rakyat, program ini justru dikritik karena kurangnya transparansi dalam penindaklanjutan dan tidak ada indikasi perubahan kebijakan dari aduan tersebut.

Kegiatan publik Gibran juga cenderung berfokus pada momen-momen sosial dan simbolis. Ia tercatat menghadiri acara mancing gratis di Bekasi, menyapa warga di tengah perayaan Sumpah Pemuda, serta makan siang bersama 280 pengemudi ojek daring di Batam. Dalam video-video tersebut, tidak terdapat pidato atau arahan kebijakan, hanya interaksi langsung dengan masyarakat. Kunjungan lainnya meliputi peninjauan proyek pemerintah, lokasi bencana, pasar tradisional, serta berbagai acara seperti rakernas, muktamar, dan perayaan keagamaan. Namun, dari seluruh aktivitas itu, tidak ada catatan konkret tentang keputusan kebijakan yang dihasilkan atau dampak langsung terhadap tata kelola negara.

Secara formal, Gibran baru lima kali memimpin rapat koordinasi dalam dua tahun terakhir. Rapat pertama membahas penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di mana ia menekankan pentingnya logistik dan antisipasi banjir lahar. Rapat kedua adalah perencanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), di mana ia menyoroti kelemahan dalam pendekatan hulu, seperti pencarian bakat, serta kebutuhan perbaikan kurikulum pendidikan olahraga. Dua rapat lainnya berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis dan pelayanan kesehatan. Meski ada kehadiran formal, tidak ada bukti bahwa hasil rapat tersebut mendorong perubahan kebijakan yang signifikan.

Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden kini dinilai lebih menekankan pada representasi daripada konsistensi operasional. Meskipun berbagai aktivitas dilakukan, mayoritas tidak berdampak langsung terhadap kebijakan strategis atau reformasi institusional. Dengan posisi yang tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, keberadaannya tetap bergantung pada kebijakan presiden. Jika tidak ada dorongan kuat dari eksekutif atau konsensus politik, kemungkinan besar perannya akan tetap terbatas pada simbolisme dan komunikasi publik tanpa ruang substansial dalam pemerintahan.