Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menata Ekonomi Berbasis Keadilan dan Kemandirian

Kendari, ıNarasikita - Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan transformasi signifikan dalam pendekatan pembangunan ekonomi. Upaya tersebut bertujuan memperbaiki ketimpangan pertumbuhan dan mengarahkan kebijakan ke arah ekonomi yang lebih inklusif, berbasis kerakyatan, serta mendukung kemandirian nasional. Menurut tokoh masyarakat dan pengamat, perubahan ini mencerminkan respons terhadap dinamika sosial ekonomi yang belum merata selama periode sebelumnya.

Pemimpin relawan Arus Bawah Prabowo, Michael F. Umbas, menekankan bahwa koreksi arah kebijakan telah dimulai dari pemahaman bahwa demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Ia menilai, kebebasan berserikat, pers, dan peradilan yang independen perlu diperkuat secara bersamaan dengan akses yang setara bagi rakyat untuk menjadi pelaku aktif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kekayaan negara. Dalam pandangannya, demokrasi sejati tidak hanya tentang hak menyuarakan pendapat, tetapi juga kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kunci dari transformasi ini, menurut Umbas, adalah penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filosofis dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Pasal tersebut menekankan bahwa ekonomi harus dibangun secara bersama, dengan manfaat yang dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang memungkinkan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara langsung dan berkelanjutan.

Pendekatan ini, menurut dia, merupakan bentuk aktualisasi amanat konstitusi yang telah lama menjadi harapan banyak pihak. Dua tahun pemerintahan ini dianggap sebagai bagian dari proses sistematis menata kembali arah pembangunan nasional, dengan tujuan utama menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis pada nilai-nilai kebangsaan.