Eksportir Pertambangan Bisa Dapat Relaksasi DHE SDA

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2026 yang mengatur kriteria eksportir sektor pertambangan yang memenuhi syarat untuk menerima perlakuan khusus terkait kewajiban pemasukan, penempatan, dan penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Aturan ini mulai berlaku sejak 1 September 2026 dan menjadi landasan hukum bagi kebijakan yang lebih fleksibel serta selaras dengan komitmen internasional.

Syarat utama untuk mendapatkan relaksasi adalah eksportir harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dan bergerak dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, perusahaan harus memiliki setidaknya satu pemegang saham yang berasal dari negara mitra dagang yang telah ditetapkan. Porsi kepemilikan saham tersebut wajib mencapai minimal 10 persen dari total modal. Kriteria ini dirancang untuk mendorong keterlibatan investor asing melalui kemitraan strategis.

Dengan memenuhi ketentuan tersebut, eksportir berhak menempatkan minimal 30 persen dari DHE SDA dalam rekening khusus dengan jangka waktu minimal tiga bulan. Selain itu, penempatan dan penukaran devisa ke rupiah dapat dilakukan melalui bank yang menjalankan usaha dalam valuta asing, memberikan ruang lebih besar dalam pengelolaan likuiditas. Aturan ini juga memperjelas bahwa negara mitra yang menjadi dasar perlakuan khusus ditetapkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh kementerian yang membidangi perekonomian.

Pasal 1 ayat (1) PMK 48/2026 menyatakan bahwa negara mitra yang memiliki perjanjian bilateral atau kesepakatan terkait perdagangan dengan Indonesia dapat dijadikan dasar pemberian keringanan. Bagi eksportir yang tidak memenuhi kriteria, tetap wajib menempatkan seluruh DHE SDA dalam rekening khusus di Bank Devisa BUMN selama minimal 12 bulan untuk sektor nonmigas, atau minimal 30 persen selama tiga bulan untuk sektor migas, sesuai aturan yang berlaku.