Etika dan Kemampuan: Fondasi Peradaban Indonesia 2045

Kendari, ıNarasikita - Pemimpin bangsa di masa depan harus mampu menjadikan nilai moral sebagai fondasi dalam mengelola kekuasaan, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh peradaban Indonesia, Mohammad Natsir. Dalam kesempatan yang dihadiri para tokoh intelektual, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menekankan bahwa etika publik harus berasal dari orientasi keimanan, yang membentuk prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran Natsir, khususnya dalam Mosi Integral 1950, menjadi contoh konkret bagaimana keutuhan NKRI harus menjadi prioritas di atas kepentingan kelompok.

Di sisi lain, pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie menawarkan arah lain: keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terlepas dari iman dan takwa. Habibie menekankan pentingnya membangun kapasitas riset dan industri dalam negeri, bukan sekadar mengonsumsi teknologi asing. Strategi “berawal dari akhir dan berakhir di awal” menunjukkan visi yang jelas: Indonesia harus mampu mencipta, bukan hanya meniru. Ia juga menunjukkan keteladanan etika politik saat menyerahkan kekuasaan secara damai setelah masa transisi Reformasi, menegaskan komitmen pada mekanisme demokrasi konstitusional.

Yusril menyatakan bahwa dua pemikiran ini saling melengkapi: Natsir memberi arah melalui etika, sementara Habibie menyediakan mesin kemajuan. Tanpa etika, kemajuan bisa membawa ke arah yang keliru. Tanpa kemampuan, etika tidak akan terwujud dalam bentuk peradaban yang berkelanjutan. Keduanya menjadi pilar bagi transformasi Indonesia menuju tahun 2045, di mana negara tidak hanya berdaulat secara politik, tetapi juga berdaya saing dalam ranah ilmu dan teknologi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Yusril merumuskan lima pilar utama. Pertama, peningkatan kemampuan nasional dalam riset dan inovasi. Kedua, evaluasi kebijakan industri berbasis kapasitas dalam negeri yang benar-benar berkembang. Ketiga, demokrasi harus terus dijaga sebagai alat koreksi sosial dan politik. Keempat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi panduan dalam praktik kehidupan berbangsa. Kelima, hukum perlu terus beradaptasi dengan dinamika teknologi, termasuk dalam aspek keamanan siber dan kebijakan digital.

Tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan peradaban Indonesia yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga mampu berinovasi secara mandiri. Dengan memadukan etika dari Natsir dan kapasitas dari Habibie, bangsa ini memiliki kompas dan mesin sekaligus. Dalam konteks global yang semakin kompleks, keberhasilan Indonesia ditentukan bukan hanya oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas moral dan kapasitas ilmiah yang terus diperkuat.