Gaji Menteri Singapura Naik 64%, Pemerintah Siapkan Penyesuaian Bertahap

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Singapura mengumumkan penyesuaian besar terhadap remunerasi para menteri setelah lebih dari satu dekade tanpa perubahan signifikan. Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan kenaikan gaji acuan hingga 64%, yang menaikkan pendapatan tahunan pemimpin negara kota menjadi S$3,6 juta atau setara Rp50,2 miliar, termasuk komponen insentif. Kenaikan ini berlaku juga bagi wakil perdana menteri dan anggota kabinet, memperkuat posisi Singapura sebagai negara dengan gaji pejabat publik tertinggi di dunia.

Peningkatan ini disetujui setelah rekomendasi dari komite independen yang meninjau sistem penggajian pejabat politik. Meski telah disetujui, para menteri tidak langsung menerima kenaikan penuh. Sejak 15 Oktober 2026, penyesuaian akan dilakukan secara bertahap, dengan kenaikan maksimal 9% bergantung pada kinerja dan kondisi masing-masing pejabat. Langkah ini menekankan komitmen pemerintah terhadap kinerja dan akuntabilitas sebagai dasar penilaian remunerasi.

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. May Goh, pensiunan dari industri semikonduktor, menyatakan dukungan karena menilai tanggung jawab para menteri sangat besar dan kinerja mereka sejauh ini efektif dibandingkan negara lain. Sementara itu, Ms Ho, seorang pekerja keamanan siber di pusat bisnis, menyebut kenaikan tersebut masih wajar karena para menteri berperan seperti CEO dalam ranah politik.

Namun, tidak sedikit yang meragukan skala kenaikan. Hussain, konsultan TI berusia 26 tahun, menilai kenaikan sebesar itu terlalu tinggi, terutama di tengah tekanan biaya hidup yang dirasakan banyak warga. Ami, pekerja muda berusia 23 tahun, mempertanyakan dasar penghitungan kenaikan dan menekankan perlunya bukti nyata atas kinerja Wong, meskipun mengakui keberhasilan pemimpin dalam menangani krisis kesehatan global.

Sejumlah warga, termasuk pensiunan lain, menekankan pentingnya transparansi dalam pengungkapan angka gaji dan bonus. Mereka berharap pemerintah lebih terbuka soal struktur remunerasi agar masyarakat dapat memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Dengan penyesuaian bertahap dan dasar kinerja, pemerintah berharap kebijakan ini dapat menarik talenta berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan publik.