Gibran Pantau Penyerahan Sertifikat Hunian Tetap di Sibolga

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut hadir dalam penyerahan sertifikat hak milik kepada tiga warga yang tinggal di hunian tetap (huntap) di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan pertanyaan langsung terkait tanggung jawab pembangunan fasilitas umum di lokasi hunian, menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan fasilitas yang disediakan. Kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan langsung atas penanganan pasca-bencana banjir dan longsor yang menimpa wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga.

Gibran berkeliling ke sejumlah unit huntap yang telah selesai dibangun, mengecek kondisi fasilitas dalam rumah serta perabotan yang telah disediakan. Ia juga menyempatkan diri meninjau lokasi hunian yang masih dalam tahap konstruksi, menanyakan perkiraan waktu penyelesaian agar warga bisa segera menempati hunian permanen. Kehadirannya menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dan memastikan hak warga atas tempat tinggal yang aman dan sah secara hukum.

Dalam kesempatan itu, pihak Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui Public Relations Andre M. menyatakan bahwa program pembangunan huntap telah menyelesaikan 114 unit di Sibolga dari total komitmen 200 unit. Secara keseluruhan, target pembangunan untuk wilayah Sumatera Utara ditargetkan rampung sebelum akhir tahun, paling lambat bulan November 2026. Dengan total 2.603 kepala keluarga yang menjadi sasaran, program ini menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

Data dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) hingga 8 Agustus 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 18.916 unit hunian sementara telah dibangun, dengan 18.874 unit sudah ditempati warga. Sementara itu, 309 unit huntap telah siap dibangun, menandakan percepatan penyelesaian program pemulihan. Kunjungan Gibran tidak hanya sebatas peninjauan, tetapi juga bentuk respons langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.