Gubernur Dorong Pemulihan Ekonomi Pasca-Gempa Flores

Kendari, ıNarasikita - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan duka bagi warga, tetapi juga menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi regional. Sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi utama di Nusa Tenggara Timur, Flores mengalami gangguan serius pada jalur distribusi, lahan pertanian, dan aktivitas pasar, yang berdampak langsung terhadap rantai pasok nasional.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang digelar di Kupang, Gubernur Melki Laka Lena menekankan perlunya strategi cepat dan terpadu untuk memulihkan kondisi ekonomi daerah selama masa tanggap darurat. Ia menyebut dua ancaman utama yang perlu diwaspadai: risiko inflasi yang meningkat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat gangguan struktural.

Inflasi NTT pada Agustus 2026 mencatat angka 2,59 persen secara tahunan, naik dari 2,43 persen bulan sebelumnya, namun tetap berada dalam target yang ditetapkan pemerintah. Gubernur menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi barang dan ketersediaan pangan untuk mencegah kelangkaan, lonjakan harga, serta penurunan daya beli masyarakat.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II 2026 masih mencatatkan angka positif sebesar 5,01 persen secara tahunan, didorong utama oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 18,38 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi 29,40 persen terhadap PDRB. Proyeksi pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang 2026 diproyeksikan antara 4,94 hingga 5,54 persen, dengan target akhir 4,9 hingga 5,1 persen jika rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

Gubernur menegaskan bahwa pencapaian target tersebut hanya mungkin jika semua pemangku kepentingan—dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha—bekerja secara sinergis. Ia menyerukan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor produktif yang menjadi mata pencaharian masyarakat, sehingga dampak bencana tidak mengganggu kinerja ekonomi jangka panjang daerah.