Gubernur PBD Desak Perlindungan Hutan dan Hak Adat di Papua

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengingatkan pentingnya perlindungan hutan dan pengakuan hak adat dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Dalam forum Papeda Summit 2026 di Sorong, ia menegaskan bahwa kekayaan alam yang melimpah—termasuk hutan, laut, dan keanekaragaman hayati—harus menjadi dasar kebijakan, bukan korban dari eksploitasi semata. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat adat dan keberlangsungan ekosistem tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi yang sempit dan tidak inklusif.

Elisa menyoroti kondisi hutan di berbagai wilayah Papua yang kian terdegradasi akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberlanjutan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa meski penduduk asli tinggal di wilayah tersebut, hutan telah dikuasai oleh pihak luar dan konglomerat. “Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar,” ujarnya, menekankan urgensi intervensi segera dari pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua tidak dapat diukur hanya dari proyek infrastruktur atau nilai investasi. Lebih penting lagi adalah apakah masyarakat adat mampu menjaga wilayahnya, anak-anak Papua memiliki masa depan yang cerah, dan alam tetap lestari untuk generasi mendatang. Gubernur menyerukan pendekatan baru yang menempatkan manusia, budaya, dan lingkungan sebagai inti dari semua kebijakan pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Elisa mendorong percepatan pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari sistem tata kelola sumber daya alam. Ia meminta semua pihak—pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, organisasi sipil, dan mitra pembangunan—untuk bersinergi dalam melindungi hutan Papua. Ia berharap gagasan yang muncul dari Papeda Summit dapat diimplementasikan secara nyata melalui kolaborasi berkelanjutan.

Papeda Summit 2026, yang dihadiri lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan, menjadi ruang dialog strategis dengan tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama terhadap pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pada nilai lokal serta kearifan adat.