Gubernur Sultra Lantik 25 Kepala Sekolah, Rotasi Pejabat Strategis

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/302 Tahun 2026, melakukan penataan struktural di lingkungan Pemprov Sultra dengan mengalihkan sejumlah pejabat tinggi. Salah satu perubahan mencolok adalah pengangkatan H. Belli, S.E., M.Si., sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menggantikan Dr. La Ode Muhammad Shalihin, yang kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Perubahan juga terjadi di posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan, yang kini diisi oleh Dr. Ir. Sukanto, T.A., MSP., MA., menggantikan Belli yang sebelumnya menjabat. Di sektor lain, Dr. Ir. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin, S.T., M.Si., resmi menjabat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, menggantikan La Ode Muhamad Ali Haswandy, yang kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pemindahan jabatan juga menjangkau sejumlah dinas strategis lainnya. Ir. Muhamad Said, S.T., M.T., yang sebelumnya menjabat di Kabupaten Buton Tengah, kini dipromosikan menjadi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Dr. Dra. Misnawati Lily, M.Si., kini menjabat pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sultra, sementara Hj. Hikmawaty, S.Pi., M.Si., menempati jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain pejabat kepala OPD, sejumlah jabatan bidang juga mengalami penyesuaian. La Ode Muhammad Sya’ban Hidayat Rasjid, S.STP., kini menjabat Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP, sementara Aswat Bambang Arifianto, S.H., M.M., menempati posisi Kepala Bidang Pajak di Badan Pendapatan Daerah. Penataan ini juga mencakup pengisian 32 jabatan fungsional dan penataan 25 kepala SMA serta SMK di wilayah Sultra.

Semua pejabat yang dilantik berhak menerima tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelantikan dan pengambilan sumpah akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sultra. Penataan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan kinerja birokrasi tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.