Haji Isam Beli Saham Bayan dengan Diskon Tajam, Pasar Soroti Timing dan Transparansi

Kendari, ıNarasikita - Pembelian sekitar 10 miliar lembar saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh Haji Isam, yang dilaporkan dengan harga implisit Rp2.538 per lembar, menggugah ketegangan di pasar modal. Angka tersebut jauh di bawah harga pasar saham BYAN yang berkisar Rp13 ribu per lembar, menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan legalitas transaksi besar tersebut. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran terhadap kredibilitas mekanisme penentuan harga dan potensi ketidakseimbangan informasi antara pelaku pasar besar dan publik.

Pada 21 September, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan persetujuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk tiga anak usaha Bayan, disertai tambahan kuota produksi batu bara sekitar 15 hingga 20 juta ton. Keputusan ini dirilis tak lama setelah Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) ditandatangani pada 16 September dan diumumkan pada 17 September. Meski pemerintah menegaskan bahwa persetujuan dikeluarkan karena persyaratan teknis telah terpenuhi, keterdekatannya dengan transaksi korporasi menjadi sorotan karena berpotensi memicu spekulasi terkait kaitan sebab-akibat.

Sejumlah analis menyoroti bahwa harga yang dilaporkan masih bersifat implisit dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh perusahaan. Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji, menyatakan bahwa harga dalam transaksi pengendalian tidak selalu mencerminkan harga pasar karena dipengaruhi oleh struktur pengendalian, ukuran transaksi, dan negosiasi bilateral. Namun, jika harga tersebut benar, diskon yang mencapai sekitar 80 persen dari harga pasar akan menjadi isu krusial terkait transparansi dan perlindungan investor publik.

Pergerakan saham BYAN pun menunjukkan dinamika kompleks. Setelah pengumuman transaksi, saham sempat melonjak 19,96 persen pada 18 September, menyentuh batas kenaikan harian maksimum. Namun, pada 21 September, saham turun 5,06 persen ke level Rp13.125, yang menimbulkan asumsi bahwa koreksi terjadi karena kekhawatiran terhadap kewajaran transaksi. Namun, analis menekankan bahwa koreksi tersebut tidak bisa disebut sebagai akibat langsung dari transaksi, mengingat sebelumnya saham juga mengalami tekanan akibat isu akuisisi, permasalahan RKAB, dan force majeure pada tiga anak usaha.

Keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menilai kewajaran transaksi. Nafan menekankan bahwa regulator perlu memastikan transparansi terhadap proses, dasar evaluasi, dan timeline penerbitan tambahan kuota agar publik dapat membedakan antara kebetulan waktu dan hubungan substantif. Kasus ini juga menjadi momentum bagi reformasi pasar modal, terutama dalam memperkuat transparansi transaksi material, perubahan pengendalian, dan mekanisme price discovery agar integritas pasar tetap terjaga.