Hakim MK Desak KPU Transparansi Verifikasi Dokumen Gibran

Kendari, ıNarasikita - Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menekankan perlunya kejelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait prosedur verifikasi dokumen persyaratan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam sidang lanjutan sengketa ijazah, ia menyoroti pernyataan KPU yang menyatakan dokumen syarat telah memenuhi kriteria tanpa rincian proses yang dilakukan.

Arsul menegaskan bahwa keberadaan dokumen yang dianggap memenuhi syarat harus didukung oleh transparansi prosedural. Ia menekankan pentingnya menjelaskan secara spesifik dokumen apa saja yang telah diverifikasi, termasuk mekanisme dan kriteria penilaian yang digunakan oleh KPU dalam menentukan kelengkapan administrasi.

Pertanyaan itu muncul sebagai respons terhadap klaim KPU yang menyatakan telah menyelesaikan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran. Namun, tanpa rincian teknis, pertanyaan terkait validitas dan akuntabilitas proses tetap mengemuka di hadapan majelis hakim.

Sidang yang berlangsung Rabu (23/9/2026) menjadi momen krusial dalam peninjauan kembali syarat pendidikan calon, yang menjadi inti gugatan yang diajukan terhadap keputusan KPU. Hakim Arsul menekankan bahwa keputusan terkait calon harus berdasarkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Tujuan dari pertanyaan ini adalah memastikan bahwa proses verifikasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan dapat diakses secara transparan oleh publik. Dengan begitu, keputusan KPU dalam menentukan kelayakan calon dapat diterima sebagai bentuk keadilan prosedural dalam pemilu.