India Percepat Penjualan Saham BUMN Atasi Defisit Fiskal

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah India mengambil langkah strategis untuk mengatasi tekanan fiskal yang terus membesar, dengan memperluas program divestasi saham perusahaan milik negara. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat meski dihadapkan pada inflasi tinggi dan beban subsidi, langkah ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan anggaran tanpa mengurangi momentum pembangunan. Penjualan saham BUMN dijadikan instrumen utama pengumpulan dana guna mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Sejak awal tahun, pemerintah telah menyelesaikan penjualan saham di sepuluh perusahaan strategis, termasuk Cochin Shipyard, NHPC, Indian Railways Finance Corp, dan Coal India. Langkah terbaru adalah penjualan 6,5 persen saham di Life Insurance Corporation of India (LIC), perusahaan asuransi jiwa terbesar di negara itu. Dengan harga diskon 10 persen, penawaran ini mampu menarik minat besar dari investor, menghasilkan pendapatan sekitar US$3,3 miliar atau setara Rp59,06 triliun.

Keseluruhan program divestasi telah mengumpulkan lebih dari US$6,5 miliar atau sekitar Rp116,33 triliun hingga pertengahan September 2026. Angka ini menjadi salah satu rekor tertinggi dalam dekade terakhir, menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu menarik minat pasar meski kondisi ekonomi global sedang lesu.

Target tahunan pemerintah adalah mencapai pengumpulan dana sebesar 800 miliar rupee atau sekitar US$8,4 miliar (Rp150,33 triliun) melalui divestasi saham BUMN. Hingga saat ini, India telah memenuhi lebih dari 65 persen dari target tersebut. Kepala riset ekonomi Standard Chartered Bank, Anubhuti Sahay, menilai bahwa langkah ini merupakan respons tepat terhadap tekanan fiskal yang semakin besar. Ia menyebutnya sebagai bentuk pemanfaatan aset strategis pada masa krisis.

Menurutnya, selama bertahun-tahun India gagal mencapai target divestasi karena kondisi fiskal yang relatif stabil. Namun kini, dengan risiko penurunan pendapatan dan kenaikan pengeluaran akibat subsidi, kebijakan ini menjadi penting. “Ini seperti menggali aset berharga keluarga saat dibutuhkan,” ujar Sahay, menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya memperkuat anggaran, tetapi juga mendorong efisiensi dan transparansi sektor publik.