Indonesia dan Tantangan Asap Lintas Batas

Kendari, ıNarasikita - Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia kembali memicu ketegangan diplomasi dengan negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, yang terdampak kabut asap berkepanjangan. Peristiwa ini menyoroti ketidakseimbangan tanggung jawab lingkungan dan ekonomi lintas batas, di mana dampak lingkungan dirasakan di luar wilayah Indonesia, sementara manfaat ekonomi justru dikumpulkan di luar negeri. Pernyataan pejabat pemerintah Indonesia yang menyebut oksigen Singapura dan Malaysia berasal dari hutan Indonesia menjadi kunci perdebatan, memicu respons keras dari pejabat kedua negara.

Menteri Kesehatan dan Penerangan Singapura, Rahayu Nahzam, menegaskan bahwa negaranya tidak dapat menerima kualitas udara yang terus memburuk akibat kebakaran ilegal di Indonesia. Ia menyatakan pernyataan tersebut tidak layak diterima, terlebih saat masyarakat Singapura mengalami gangguan kesehatan akibat polusi. Sementara Menteri Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, menyoroti ironi bahwa rakyat Indonesia justru menjadi korban utama dari praktik yang merusak lingkungan, meski secara geografis mereka bukan pelaku utama.

Di Malaysia, anggota parlemen Kalam Salan menyampaikan kritik tajam dengan bahasa Jawa, menyoroti ketidaklogisan pernyataan soal oksigen. Ia mempertanyakan kemampuan hutan Malaysia menghasilkan oksigen jika dibandingkan dengan Indonesia, menegaskan bahwa hutan bukan hanya milik satu negara. Anggota parlemen Lim Guan Eng bahkan mendesak pemerintah Malaysia mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Indonesia untuk menuntut ganti rugi, sekalipun dengan risiko menimbulkan ketegangan regional.

Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turut menyikapi isu ini dengan mengungkap praktik bisnis yang memperparah ketimpangan. Ia mengungkap bahwa perusahaan sawit besar yang beroperasi di Indonesia justru membangun struktur perusahaan induk di Singapura, memanfaatkan kebijakan pajak yang lebih ringan. Modal dari bank dalam negeri digunakan untuk membangun perkebunan, namun keuntungan ditarik ke Singapura melalui holding dan investasi keluarga, dengan aturan aset minimal 20 juta dolar. Menurut Lutfi, ini mencerminkan pola ekonomi yang membuang limbah di Indonesia sementara menikmati hasil di negara lain.

Pertanyaan besar kini muncul: bagaimana negara bisa mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sementara keuntungan justru mengalir ke luar negeri? Isu ini menegaskan bahwa penyelesaian karhutla bukan hanya soal pemadaman api, tetapi juga reformasi struktural dalam tata kelola ekonomi dan kebijakan lingkungan lintas negara.