Indonesia Dorong Kerja Sama Konkret di Laut China Selatan

Kendari, ıNarasikita - Ketegangan di Laut China Selatan kembali menjadi sorotan internasional, menuntut langkah strategis dari negara-negara yang berkepentingan. Dalam forum bertajuk dialog regional di Jakarta, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa keberlanjutan komunikasi dan kerja sama menjadi kunci mencegah eskalasi konflik. Ia menekankan perlunya mempertahankan tradisi kolaborasi yang telah terbangun sejak era 1990 sebagai fondasi stabilitas kawasan.

Havas menyoroti pentingnya kerangka hukum regional, khususnya Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC), sebagai fondasi penyelesaian sengketa secara damai. Ia menekankan bahwa kerja sama tidak boleh berhenti pada level wacana, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini, dialog harus diterjemahkan ke dalam inisiatif konkret yang dapat membangun kepercayaan antar negara, seperti proyek bersama di bidang maritim dan lingkungan laut.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah perencanaan ruang pesisir terpadu, yang mencakup berbagai kepentingan seperti perikanan, transportasi laut, konservasi, energi, pertahanan, dan pembangunan pariwisata. Ketimpangan kepentingan di wilayah pesisir berpotensi memicu ketegangan, sehingga pengelolaan yang terintegrasi menjadi solusi strategis untuk menghindari tumpang tindih kepentingan.

Dalam pertemuan yang berlangsung 27–30 September 2026, sejumlah negara dan lembaga dari China, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Chinese Taipei turut serta. Dari hasil diskusi, tiga inisiatif kerja sama baru disepakati, dua di antaranya diajukan oleh Vietnam, sedangkan satu lainnya berasal dari Indonesia. Inisiatif tersebut menjadi bentuk konkret dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas maritim melalui kolaborasi nyata.

Pendekatan yang diambil menunjukkan bahwa Indonesia berupaya mengarahkan perhatian kawasan dari narasi konflik menuju solusi bersama berbasis hukum dan praktik nyata. Dengan memperkuat kerangka hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan memperluas proyek kerja sama, negara-negara di kawasan diharapkan mampu menjaga komunikasi tetap konstruktif dan mencegah eskalasi ketegangan yang berujung pada konflik.