Indonesia Dorong Transisi Iklim Berkeadilan di Forum PBB

Kendari, ıNarasikita - Dalam forum tingkat tinggi di Markas PBB, New York, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa Indonesia menjadikan komitmen iklim sebagai fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa upaya menekan emisi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat, melainkan harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengentasan kemiskinan. Pesan ini disampaikan dalam rangkaian Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026, yang menjadi bagian dari Sidang Majelis Umum PBB ke-81.

Indonesia menegaskan kembali komitmen NDC untuk mencapai emisi netral pada 2060 atau lebih awal, dengan menjadikan transisi iklim sebagai bagian integral dari kebijakan nasional. Aksi yang dipaparkan mencakup dekarbonisasi industri, pengembangan energi surya skala besar, penerapan B50, serta pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi ekonomi rendah karbon. Semua kebijakan ini, menurut Menteri Jumhur, harus berjalan dengan prinsip keadilan, kepemimpinan nasional, dan fokus pada kesejahteraan rakyat.

Dalam tiga dialog solusi, Indonesia menyoroti pentingnya pembiayaan iklim yang terjangkau dan transparan, terutama untuk negara berkembang. Pembiayaan harus mendukung implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Negara juga menekankan perlunya dukungan terhadap kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang cepat, memadai, dan mudah diakses. Pengurangan emisi metana—yang menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca pada 2022—diprioritaskan melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, serta penerapan ekonomi sirkular.

Di sektor adaptasi, sebagai negara kepulauan, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa sambil memperkuat restorasi mangrove dan ekosistem pesisir. Upaya ini bertujuan melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah dari ancaman kenaikan permukaan laut. Menteri Jumhur menegaskan bahwa adaptasi dan mitigasi harus berjalan bersama, bukan saling menggantikan.

Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia menyerukan perbaikan ambang tujuan pembiayaan iklim baru yang kredibel, serta memperkuat multilateralisme yang memberi ruang nyata bagi negara dan masyarakat paling rentan. “Kita tidak lagi hanya berbicara soal ambisi, tapi tentang hasil nyata yang terukur dan berdampak langsung bagi rakyat,” tegasnya.