Senin, 14 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Investasi Rp2,04 Triliun Dukung Kemitraan Usaha Lokal

Pemerintah memperkuat kemitraan antara usaha besar dan UMKM untuk tingkatkan nilai tambah, lapangan kerja, serta percepatan realisasi investasi nasional hingga Rp2,041 triliun.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 2 September 2026, 20.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Investasi Rp2,04 Triliun Dukung Kemitraan Usaha Lokal📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Realisasi investasi Indonesia hingga semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, setara 49,5 persen dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Angka ini menjadi fondasi strategis bagi pemerintah untuk memperluas kemitraan berkelanjutan antara pelaku usaha besar dan pelaku ekonomi lokal. Kebijakan ini dirancang agar investasi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok domestik dan pemberdayaan UMKM.

Di Maluku Utara, skema kemitraan telah menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 34 perusahaan besar telah menyepakati kerja sama dengan pelaku usaha lokal, dengan komitmen total sekitar Rp7,89 triliun. Dari jumlah itu, Rp4,52 triliun telah terealisasi dalam bentuk kesepakatan, sementara realisasi langsung mencapai Rp3,53 triliun sejak 2021 hingga 2026. Hasilnya, investasi di wilayah ini mencapai Rp40,2 triliun pada kuartal II-2026, menjadikannya salah satu provinsi dengan realisasi terbesar di Indonesia.

Pemerintah menekankan bahwa kemitraan harus berbasis pada keterlibatan strategis, bukan sekadar transaksi jual beli. Ruang kemitraan meliputi berbagai sektor krusial seperti pengadaan bahan baku, logistik, konstruksi, pakaian kerja, akomodasi, serta suku cadang mesin. Untuk memperkuat sinergi, perusahaan besar didorong membuka akses informasi kebutuhan, menetapkan standar yang jelas, serta membina pemasok lokal secara berkelanjutan. Di sisi lain, UMKM diminta meningkatkan kualitas produk, legalitas, kapasitas produksi, dan tata kelola usaha.

Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional menegaskan bahwa komitmen tanpa realisasi tidak cukup. Kebijakan harus diikuti dengan pemantauan dan pendampingan yang intensif dari pemerintah pusat maupun daerah. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem kemitraan yang saling menguntungkan, berkelanjutan, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara luas.

Dengan pendekatan ini, pemerintah yakin bahwa pertumbuhan investasi tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di tingkat lokal. Kemitraan yang terbangun secara transparan dan profesional menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi ekonomi nasional yang inklusif dan mandiri.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya