Iran Hentikan MoU dengan AS Usai Serangan Maut

Kendari, ıNarasikita - Iran secara resmi menangguhkan implementasi nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat setelah serangan udara berulang yang dilancarkan oleh militer AS pada malam ketujuh berturut-turut. Serangan tersebut, yang terjadi pada 18–19 Juli 2026, menewaskan sedikitnya 50 warga sipil dan melukai lebih dari 500 lainnya, menurut data resmi Kementerian Kesehatan Iran. Fasilitas kritikal seperti stasiun desalinasi di Jask dan sistem pemompaan air laut turut hancur, menyebabkan sekitar 10 ribu warga kehilangan akses air bersih.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa AS telah melanggar seluruh kewajiban dalam MoU Islamabad yang ditandatangani pada bulan sebelumnya. “Amerika Serikat telah menangguhkan seluruh komitmen mereka, sehingga kami pun menghentikan semua kewajiban kami,” ujar Gharibabadi dalam pernyataan di tengah eskalasi militer. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan bentuk provokasi, melainkan respons terhadap ancaman yang terus meningkat.

Pihak AS menanggapi dengan menyatakan bahwa kesepakatan telah berakhir sejak Iran menyerang kapal tanker di Selat Hormuz, sebagaimana diklaim oleh Presiden Donald Trump dalam pertemuan KTT NATO di Ankara. Washington kemudian kembali memberlakukan blokade laut dan mencabut pengecualian sanksi terhadap ekspor minyak Iran. Serangan berikutnya, termasuk di wilayah Sirik dan Hajiabad di Provinsi Hormozgan, dilancarkan atas perintah presiden dan disebut sebagai upaya mengurangi ancaman terhadap pelayaran komersial serta membalas serangan terhadap personel militer AS di Yordania.

Di sisi lain, Iran membalas dengan meluncurkan drone dan rudal ke negara-negara sekutu AS di Teluk, termasuk Kuwait yang menutup wilayah udaranya setelah dua fasilitas listrik dan desalinasi diserang. Bahrain melaporkan bunyi sirene serangan udara, sementara Yordania mengklaim berhasil menangkis 10 rudal balistik. Kedua belah pihak saling menuding telah melanggar Pasal 5 MoU yang menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz, memperparah ketegangan regional yang kini berpotensi memicu konflik lebih luas.