Israel Dorong Normalisasi dengan Saudi Lewat Kebijakan Nuklir AS

Kendari, ıNarasikita - Upaya Israel untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi terus berlanjut, bahkan melibatkan Washington sebagai mediator utama. Langkah strategis ini didorong oleh keinginan Israel untuk keluar dari isolasi politik di kawasan Timur Tengah, sekaligus memperluas jangkauan ekonomi dan keamanan. Namun, kesepakatan kerja sama nuklir sipil antara AS dan Arab Saudi yang telah ditandatangani kini menghadapi hambatan, karena dikaitkan dengan keterlibatan Saudi dalam Perjanjian Abraham—perjanjian yang mengatur normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut sumber dalam pemerintahan AS, kesepakatan tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap final tanpa kehadiran Arab Saudi dalam Perjanjian Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS dalam bidang energi nuklir bersifat terkait erat dengan dinamika politik regional. Meski demikian, Arab Saudi tetap menegaskan posisinya yang tidak berubah: tidak akan menjalin hubungan resmi dengan Israel sebelum negara Palestina merdeka berdasarkan batas wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Saudi di platform X menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan prinsip yang tak tergoyahkan. Posisi ini sejalan dengan tuntutan internasional yang telah lama diperjuangkan oleh Palestina, yang menuntut pengakuan atas wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza sebagai basis negara merdeka. Dengan demikian, normalisasi dengan Israel tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian konflik Palestina-Israel yang adil dan berkelanjutan.

Presiden Israel Isaac Herzog dalam wawancara eksklusif dengan media Al Arabiya di Riyadh menyatakan keinginan kuatnya untuk melihat terwujudnya perdamaian antara kedua negara. Ia menunjukkan penghormatan terhadap Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, menandakan bahwa diplomasi tetap menjadi ruang yang terbuka. Namun, analis Timur Tengah Robert Mogielnicki menekankan bahwa Israel berharap normalisasi dengan Saudi bisa menjadi pintu gerbang integrasi politik dan ekonomi di kawasan tanpa harus melakukan konsesi besar terhadap isu Palestina.

Dalam skenario itu, Arab Saudi tidak hanya menjadi mitra strategis, tetapi juga penggerak perubahan paradigma politik regional. Jika terjadi, normalisasi akan membuka akses ke pasar ekonomi terbesar di Timur Tengah, termasuk negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang selama ini menolak hubungan dengan Israel. Namun, semua ini tetap bergantung pada komitmen Saudi terhadap solusi dua negara yang berdampingan, bukan pada kemajuan teknis atau kerja sama ekonomi semata.