Israel Tak Transparan Soal Investigasi Pelanggaran di Gaza

Kendari, ıNarasikita - Sejak 7 Oktober 2023 hingga 19 Agustus 2026, BBC Verify mengidentifikasi 254 insiden yang melibatkan kemungkinan kematian warga sipil di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon, dengan dugaan keterlibatan militer Israel. Dari jumlah tersebut, 158 terjadi di Gaza, 48 di Tepi Barat, dan 32 di Lebanon, dengan setidaknya satu korban tewas dalam setiap peristiwa. Meski militer Israel menyatakan sedang menyelidiki 300 kasus, hanya 28 hasil investigasinya yang dipublikasikan secara terbuka, menimbulkan kekhawatiran atas kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Pemeriksaan mendalam menunjukkan bahwa meski banyak kasus dilaporkan sedang "ditinjau" atau "diperiksa", sebagian besar tidak pernah mendapatkan penjelasan publik. Salah satu insiden paling menonjol adalah serangan udara terhadap gedung sekolah di Gaza pada Agustus 2024, yang menewaskan setidaknya 93 orang, termasuk 11 anak-anak dan enam perempuan. Meski telah berlalu bertahun-tahun, investigasi terhadap insiden tersebut belum diumumkan hasilnya oleh militer Israel.

IDF mengklaim telah menyelesaikan peninjauan terhadap sekitar 150 kasus melalui Mekanisme Pencarian Fakta dan Penilaian Staf Umum (FFAM), termasuk dua insiden krusial: pembunuhan anak berusia lima tahun, Hind Rajab, dan kematian 15 pekerja darurat Bulan Sabit Merah. Namun, dari 150 kasus tersebut, hanya dua yang berujung pada penyelidikan kriminal. Sementara itu, kasus pembunuhan tujuh pekerja World Central Kitchen dan empat pekerja medis Médecins Sans Frontières tidak ditemukan dasar untuk penyelidikan kriminal menurut laporan IDF.

Pihak militer menyatakan bahwa publikasi hasil investigasi dibatasi demi alasan keamanan, privasi, dan pertimbangan operasional. Namun, eksperimen hukum internasional menegaskan bahwa investigasi terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Para ahli menilai bahwa penundaan berkepanjangan dan minimnya publikasi hasil investigasi berpotensi menciptakan budaya impunitas di kalangan militer.

Dalam konteks yang sama, data dari Yesh Din menunjukkan bahwa dari 1.456 kasus yang dirujuk ke FFAM antara Oktober 2023 dan Agustus 2024, hanya 12 yang diselesaikan dan dialihkan ke kejaksaan militer, dengan dua di antaranya berujung pada tindakan hukum. Peneliti Yesh Din mengkritik praktik IDF yang cenderung memperpanjang proses investigasi hingga tidak lagi menjadi perhatian publik. Hal ini, menurut para ahli, bertentangan dengan prinsip hukum humaniter yang mewajibkan pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelidiki secara mandiri dan menyampaikan hasilnya secara jujur.