Jalan Raya Pos: Biaya 30 Ribu Ringgit, Pekerjaan Berat dengan Imbalan Terukur

Kendari, ıNarasikita - Pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada periode 1808 hingga 1811 mengalokasikan dana sebesar 30 ribu ringgit untuk tahap awal pembangunan Jalan Raya Pos, yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Fokus awal difokuskan pada rute dari Cisarua (Buitenzorg) hingga Cirebon, di mana pekerja diberi imbalan secara langsung melalui uang, beras, dan garam. Sistem pembayaran ini dirancang berdasarkan tingkat kesulitan medan, menunjukkan pendekatan yang terstruktur meski berat bagi tenaga kerja.

Pekerja yang ditugaskan pada bagian Cisarua–Cirebon berasal dari berbagai wilayah, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta, bukan penduduk lokal. Diperkirakan sekitar 400 orang terlibat dalam sektor ini, sementara sisanya—total mencapai 1.100 orang—dikerahkan untuk menyelesaikan jalur lanjutan hingga Surabaya dan Panarukan. Tarif yang diberikan bervariasi sesuai kompleksitas jalur: sebesar enam ringgit per pekerja untuk rute Rajamandala–Bandung yang berkelok dan berbukit, sementara rute Bandung–Parakan Muncang yang datar hanya dibayar satu ringgit per orang.

Pada tahap kedua, pembangunan dilanjutkan dari Cirebon ke Surabaya hingga Panarukan. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah mengadopsi sistem gotong royong di bawah pengawasan 34 bupati dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang telah diangkat dan dibayar oleh pihak kolonial. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa beban kerja justru dirasakan oleh rakyat di bawah kendali bupati, menyebabkan penderitaan yang besar di kalangan masyarakat lokal.

Alasan ekonomi menjadi penggerak utama kelanjutan proyek ini, terutama karena wilayah Surabaya hingga Panarukan kaya akan kayu jati. Kayu tersebut dibutuhkan untuk membangun kapal pemerintah yang rusak akibat serangan kapal Inggris, serta untuk kebutuhan perumahan. Dengan demikian, pembangunan jalan bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi kolonial.

Kini, sejarah ini kembali diperkenalkan melalui program Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots yang digagas oleh Pemkab Serang dan Pemkab Situbondo. Melalui pendekatan tiga dimensi—konektivitas, perjalanan destinasi, dan akar sejarah—program ini bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai historis yang menjadi fondasi identitas wilayah. Dengan memahami masa lalu secara mendalam, diharapkan sejarah menjadi landasan bagi pembangunan masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada kearifan lokal.