Wapres Palestina Tuding Israel Penyebab Penundaan Pemilu

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Palestina, Hussein al-Sheikh, menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang menyalahkan Presiden Mahmoud Abbas atas penundaan pemilu. Al-Sheikh menekankan bahwa penundaan tersebut bukan akibat kegagalan internal, melainkan akibat aksi militer dan pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap warga Palestina. Ia menilai tudingan dari pejabat Israel terhadap Abbas justru menunjukkan ketidakpedulian terhadap realitas yang dialami rakyat Palestina.

Dalam pernyataan melalui platform media sosial X, al-Sheikh menyindir sikap Israel yang tiba-tiba berbicara soal demokrasi setelah melakukan serangan berulang terhadap warga sipil, termasuk di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Ia menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan harian terhadap rakyat Palestina kini justru berpose sebagai penjaga prinsip demokrasi. Pernyataan itu muncul setelah Saar menyebut Abbas korup dan menyesatkan opini internasional soal alasan penundaan pemilu.

Presiden Abbas telah mengeluarkan dekret resmi yang menetapkan pemilihan presiden dan legislatif akan digelar pada 11 September 2027, menggantikan rencana sebelumnya yang berencana digelar pada November 2024. Penetapan jadwal ini menandai langkah penting dalam proses politik yang telah terhambat selama lebih dari satu dekade. Pemilu terakhir di wilayah Palestina digelar pada 2006, ketika Hamas meraih kemenangan besar dalam pemilu legislatif.

Saat ini, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai hampir 2,97 juta orang, tersebar di Tepi Barat (1,59 juta), Jalur Gaza (1,24 juta), dan Yerusalem Timur (140 ribu). Kondisi keamanan, pembatasan pergerakan, serta intervensi militer Israel menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Penundaan pemilu sejak 2006 juga memperkuat polarisasi politik antara kelompok yang berkuasa dan oposisi, serta memperumit proses demokratisasi di wilayah tersebut.