Jokowi: Ambang Batas Parlemen Bisa Berapa Saja, yang Penting untuk Negara

Kendari, ıNarasikita - Presiden Joko Widodo menanggapi santai berbagai usulan angka ambang batas parlemen yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menyatakan bahwa nilai 5 persen, 6 persen, hingga 8 persen tetap dapat diterima, asalkan keputusan akhir diambil demi kepentingan negara. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu awak media di Solo, Kamis (24/9), dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu untuk Pemilu 2029.

Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai besaran ambang batas, sehingga tidak perlu menilai dampaknya secara prematur, terlebih terhadap partai tertentu seperti PSI. Jokowi menyoroti bahwa PSI saat ini belum memiliki wakil di DPR, dan menekankan pentingnya upaya memperkuat basis massa sebagai langkah strategis bagi partai tersebut.

Menanggapi pertanyaan mengenai kinerja PSI yang belum lolos ke parlemen, Jokowi menegaskan bahwa yang utama adalah kerja keras semua pihak. Ia menilai bahwa peran partai politik bukan hanya soal masuk ke parlemen, tetapi juga membangun kepercayaan dan kehadiran di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan partai ditentukan oleh kualitas kerja, bukan hanya jumlah kursi.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya penentuan ambang batas kepada para pembuat kebijakan, termasuk DPR, fraksi-fraksi, dan pemerintah. Ia percaya bahwa proses tersebut akan berjalan secara demokratis dan mempertimbangkan kebutuhan sistem politik nasional. Menurutnya, yang terpenting adalah hasil akhir yang paling baik bagi keberlangsungan demokrasi dan stabilitas negara.

Dalam konteks hukum, pembahasan ambang batas parlemen dilandasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan pembentukan ambang batas baru dengan pertimbangan rasional dan pengurangan jumlah suara terbuang. Saat ini, berbagai partai politik memiliki usulan berbeda, mulai dari 4 persen hingga 7 persen, menunjukkan belum adanya kesepakatan bersama dalam soal ini.