Kapolri Perbarui Struktur Bareskrim, 88 Personel Dimutasi

Kendari, ıNarasikita - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada 2 Oktober 2026, yang menandai perubahan besar dalam struktur jajaran Bareskrim Polri. Dalam keputusan tersebut, sebanyak 88 personel mengalami mutasi jabatan, mencerminkan komitmen institusi untuk menjaga dinamika internal dan efektivitas pelaksanaan tugas. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, dengan penekanan pada penguatan kapasitas dan kesiapan operasional satuan tugas utama di bidang penyelidikan dan penegakan hukum.

Posisi Kabareskrim yang sebelumnya dijabat Komjen Syahardianto kini diserahkan kepada Irjen Asep Safrudin. Syahardianto dipindahkan ke jabatan Pati Bareskrim Polri untuk menjabat pada Kantor Staf Presiden (KSP). Sementara itu, jabatan Wakabareskrim kini diisi oleh Brigjen Putu Putera Sadana, yang sebelumnya menjabat di posisi lain dalam struktur internal Polri. Pergantian ini menunjukkan upaya pengembangan kader yang berkelanjutan dan pemetaan peran sesuai kompetensi.

Beberapa jabatan kunci lainnya juga mengalami perubahan. Irjen Nunung Syaifuddin, yang sebelumnya menjabat Wakabareskrim, kini menempati posisi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.I di Sespim Lemdiklat Polri. Di sisi lain, Brigjen Adex Yudiswan dipindahkan dari kepemimpinan Direktorat Tindak Pidana Siber ke jabatan Wakapolda Metro Jaya, sementara Brigjen Suhermanto menggantikannya sebagai Direktur Tindak Pidana Siber. Jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba kini ditempati oleh Brigjen Kristian Parluhutan Siagian, menggantikan Brigjen Eko Hadi Santoso yang mengakhiri masa jabatannya pada akhir Agustus 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Menurutnya, rotasi jabatan tidak hanya membuka ruang pengembangan bagi personel, tetapi juga menjaga kesinambungan operasional serta kesiapan institusi menghadapi tantangan ke depan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan strategis dan evaluasi kinerja, dengan tujuan memperkuat kredibilitas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas negara.