Kemendagri dan DPR Dorong Optimalisasi Pelayanan di Sultra

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan publik yang optimal di wilayah Sulawesi Tenggara, meskipun pemerintah daerah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kedua lembaga menilai bahwa penghematan belanja tidak boleh menjadi alasan menurunkan kualitas layanan dasar yang dinikmati masyarakat.

Dalam pertemuan koordinasi, pihak Kemendagri menegaskan bahwa penataan kelembagaan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana. Penekanan ini mengacu pada prinsip reformasi birokrasi yang berkelanjutan, di mana efisiensi harus dibarengi dengan keadilan dan keberlanjutan layanan publik.

Komisi II DPR menyoroti peran perangkat daerah sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pusat dan daerah. Mereka meminta seluruh instansi pemerintah di Sultra untuk memastikan bahwa penyesuaian anggaran tidak merugikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Tujuan utama dari langkah ini adalah memastikan bahwa kebijakan penghematan tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang seimbang, pemerintah daerah diminta mampu menjaga kualitas pelayanan meski dalam kondisi anggaran terbatas.