Keracunan MBG di Sidoarjo, DPR Minta Evaluasi Total SPPG

Kendari, ıNarasikita - Kasus keracunan akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan ke Malang, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang mengancam keselamatan anak-anak didik, menekankan bahwa kejadian semacam ini tidak boleh terulang di wilayah manapun di Indonesia.

Pihaknya menyoroti pentingnya memastikan standar operasional pelayanan dalam distribusi bantuan pangan secara ketat diterapkan. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam proses pengawasan dapat berdampak langsung terhadap nyawa peserta didik, terutama di lingkungan pesantren yang menjadi tempat tinggal dan pendidikan bagi banyak anak muda. Keprihatinan ini muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Langkah penindakan terhadap SPPG yang terlibat dinilai sebagai bentuk respons cepat yang perlu dipertahankan dan diperkuat. Anggota DPR ini menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pelayanan SPPG harus segera dilakukan, termasuk peninjauan terhadap prosedur pengadaan, pengolahan, dan pendistribusian paket makanan. Tujuannya adalah mencegah kegagalan sistemik yang bisa mengancam kesehatan publik secara luas.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan medis yang optimal bagi para korban. Seluruh santri yang mengalami keracunan telah mendapatkan perawatan intensif, dan kini dalam proses pemulihan. Pihaknya menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah kesembuhan para korban, serta transparansi dalam proses penanganan dan pemulihan yang harus terus dipantau secara akuntabel.

Dengan menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, lembaga teknis, dan pelaksana lapangan, ia menegaskan bahwa sistem bantuan pangan harus dirancang dengan prinsip keselamatan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Masa depan program MBG tergantung pada penerapan sistem yang ketat dan responsif terhadap setiap pelanggaran.